Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Politikus PKS Dorong Pemerintah Agar Internet Terjangkau dari Segi Harga dan Cakupan Wilayah

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS Sukamta mendorong pemerintah agar internet semakin terjangkau

Politikus PKS Dorong Pemerintah Agar Internet Terjangkau dari Segi Harga dan Cakupan Wilayah
ilustrasi 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS Sukamta mendorong pemerintah agar internet semakin terjangkau bagi masyarakat dari segi harga dan cakupan wilayahnya.

Pernyataan Sukamta merujuk pada data Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) yang menyebutkan penggunaan internet pada masa pandemi Covid-19 ini meningkat hingga 443 persen. Namun masih ada 12.548 desa yang belum bisa mengakses internet dengan baik.

Sukamta juga mengatakan pada masa pandemi seperti sekarang ini akses internet jadi andalan semua kegiatan.

"Anggaran rumah tangga untuk internet sekarang bisa jadi sudah melebihi anggaran untuk makan dan transportasi. Para pekerja pun sebagian masih melakukan working from home, meski juga sudah mulai bertahap untuk working from office," ujar Sukamta, dalam keterangannya, Selasa (23/6/2020).

Baca: Pendiri Bukalapak Jadi Direktur Telkom, Rudiantara Jadi Komut Semen Indonesia

Baca: Di Tengah Krisis Akibat Pandemi, NU Musti Buat Sistem Komunikasi Seefektif Mungkin

"Anak-anak sekolah juga masih belum boleh masuk sekolah secara fisik, sehingga harus belajar via online. Jadi saya mendorong kepada pemerintah agar internet terjangkau dari segi harga dan cakupan wilayahnya," imbuhnya.

Dia menjelaskan internet yang terjangkau dari segi harga akan membuat adanya keberpihakan negara khususnya bagi masyarakat kecil, pengemudi ojek online, UMKM.

Menurutnya, negara seharusnya sebisa mungkin menggratiskan internet atau setidaknya mengurangi biaya internet.
Keberpihakan negara akan meringankan pengeluaran internet masyarakat, terutama ketika pendapatan sedang turun dan negara tidak bisa memberikan BLT kepada mereka.

Sementara dari segi cakupan wilayah, Sukamta berharap ada peningkatan sinyal sehingga semua daerah bisa mengakses internet.

Karena hingga saat ini, kata dia, banyak daerah yang belum terjangkau internet. Bahkan Sukamta mendengar adanya siswa SMP yang harus berjalan kaki 2,5 km supaya bisa mendapatkan sinyal internet.

"Juga tidak boleh dilupakan internet untuk pesantren daerah terpencil. Semoga program seperti Palapa Ring bisa menjadi jawaban atas masalah ini," kata Wakil Ketua Fraksi PKS tersebut.

"Saat ini saya kira internet provider sudah lebih dari BEP (break even point), sehingga seharusnya kita bisa sharing beban.
Mereka mengurangi keuntungannya dan pemerintah memberikan subsidi untuk internet ini," imbuhnya.

Selain itu, Sukamta turut menyoroti banyaknya kuota yang habis untuk melahap tayangan iklan.

Begitu pula dengan banyaknya dana iklan yang disedot Facebook dan platform lainnya dari Indonesia, namun mereka tidak membayar pajak.

"Ada dua tipe iklan di facebook, kelas tertinggi ada 70 ribu pengiklan dari seluruh dunia yang membayar 5000 US dollar per hari, itu sama dengan Rp5.250 triliun. Belum lagi iklan di bawahnya dari seluruh dunia," kata dia.

Misalkan pengguna dari Indonesia saja ada 5 persen dari jumlah tersebut, maka itu akan senilai dengan Rp215 triliun.
Namun dengan simulasi penghasilan sebesar itu, Sukamta menyayangkan pihak-pihak tersebut tidak membayar pajak.

"Sehingga secara nasional sebetulnya bangsa kita dirugikan, dan ini sangat kita rasakan ketika bangsa ini sedang butuh anggaran seperti dalam masa pandemi ini," tandasnya.

Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas