Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Virus Corona

MAKI Optimis Uji Formil UU Nomor 2 Tahun 2020 Bakal Dikabulkan MK

Hal ini berbeda dengan uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 yang tidak dapat diterima MK

MAKI Optimis Uji Formil UU Nomor 2 Tahun 2020 Bakal Dikabulkan MK
Tribunnews.com/ Fitri Wulandari
Presenter Nadia Mulya yang juga merupakan putri dari terpidana kasus Dugaan korupsi dana talangan (bailout) Bank Century Budi Mulya saat didampingi Koordinator MAKI Boyamin Saiman, usai menyambangi KPK di Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (12/4/2018). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman mengaku optimistis permohonan uji formil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 akan dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK).

Diketahui, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tersebut tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 ( Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Baca: Jokowi: Ancaman Covid-19 Belum Berakhir, Kasus Positif Masih Meningkat

Hal ini berbeda dengan uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 yang tidak dapat diterima MK karena kehilangan obyek.

"Saya sudah memperkirakan hal ini sejak Perppu disahkan menjadi undang-undang, maka saya sudah mengajukan pembatalan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 yang Kamis minggu kemarin sudah sidang perdana," kata Boyamin, dalam keterangannya, Rabu (24/6/2020).

Menurut dia, UU Nomor 2 Tahun 2020 tidak sah, karena DPR menetapkan Undang-Undang bukan pada masa sidang berikutnya.

Selain itu, kata dia, DPR tidak melakukan voting padalah sejak awal Fraksi PKS menolak pengesahan Perppu menjadi UU.

"Meski agak repot karena maju dua kali maka tetap harus dijalani karena prosesnya mengharuskan demikian, Kami tidak akan lelah dan malah tambah semangat membatalkan UU pengesahan Perppu karena sejatinya rakyat menolak adanya kekebalan pejabat," tambahnya.

Ditolak MK

Mahkamah Konstitusi memutuskan menyatakan permohonan pengujian materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 terhadap Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat diterima.

Halaman
123
Ikuti kami di
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas