Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Anggaran Kemenag Tahun 2021 Belum Mendapat Persetujuan Komisi VIII DPR RI

Komisi VIII DPR RI belum menyetujui besaran anggaran pagu indikatif Kementerian Agama (Kemenag) untuk tahun 2021.

Anggaran Kemenag Tahun 2021 Belum Mendapat Persetujuan Komisi VIII DPR RI
Tribunnews.com/ Chaerul Umam
Ketua Komisi VIII DPR fraksi PAN Yandri Susanto. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi VIII DPR RI belum menyetujui besaran anggaran pagu indikatif Kementerian Agama (Kemenag) untuk tahun 2021.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto saat membacakan kesimpulan dalam rapat kerja bersama Menteri Agama Fachrul Razi.

Dalam rapat itu, Kemenag memperoleh pagu indikatif 2021 sebesar Rp 66,6 triliun.

Baca: Sering SILPA Setiap Tahun, Gerindra dan Nasdem Tolak Pengajuan Tambahan Anggaran Kemenag 

"Komisi VIII DPR RI belum dapat menyetujui dan meminta penjelasan lebih lanjut mengenai anggaran dan program pagu indikatif Kementerian Agama Republik Indonesia dalam RAPBN tahun 2021," kata Yandri Susanto di Ruang Rapat Komisi VIII DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6/2020).

Komisi VIII DPR juga meminta Kemenag mengevaluasi kembali rencana program dalam anggran yang akan dimasukkan dalam pagu indikatif 2021.

Yandri Susanto mengatakan program tersebut harus disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19 saat ini.

Baca: Kemenag: 647 Jemaah Telah Ajukan Pengembalian Setoran Pelunasan Haji

"Selanjutnya, Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Agama Republik Indonesia untuk mengevaluasi dan meninjau kembali rencana program dan anggaran dalam pagu indikatif RAPBN tahun 2021 dan usulan tambahannya agar lebih fokus pada peningkatan kualitas fungsi agama dan pendidikan keagamaan, seperti anggaran tunjangan profesi guru emphasing, pemberian bantuan dalam penanggulangan dampak wabah Covid-19, untuk ustaz dan tenaga pendidik keagamaan, peningkatan sarana dan prasarana madrasah, pesantren, pendidikan keagamaan, tempat ibadah, dan PTKIN," kata Yandri Susanto.

Yandri Susanto melanjutkan, Komisi VIII DPR RI telah mendapatkan penjelasan dari Menteri Agama Republik Indonesia mengenai realiasi anggaran Kementerian Agama Republik Indonesia pada APBN tahun 2019 sebear Rp 63.945.365.726.231.

Namun, Komisi VIII DPR mendorong peningkatan serapan anggaran Kementerian Agama RI tahun 2020 yang sampai tanggal 24 Juni 2020 baru mencapai Rp 24.722.066.897.378 dari anggaran Rp 63.892.252.719.000.

"Selanjutnya, Komisi VIII DPR RI mendesak Menteri Agama untuk melakukan realokasi anggaran pada APBN tahun 2020 guna peningkatan sarana dan prasarana tempat ibadah dan pendidikan keagamaan yang terdampak pada wabah Covid-19," kata Yandri Susanto.

Penulis: chaerul umam
Editor: Adi Suhendi
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas