Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pilkada Serentak 2020

Mahfud MD Minta KPK dan Akademisi Awasi Potensi Korupsi pada Pilkada Serentak 2020

Mahfud MD meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan akademisi mengawasi potensi korupsi Pilkada serentak 2020.

Mahfud MD Minta KPK dan Akademisi Awasi Potensi Korupsi pada Pilkada Serentak 2020
Istimewa
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan akademisi mengawasi potensi korupsi Pilkada serentak 2020 yang dijadwalkan digelar 9 Desember mendatang.

Mahfud mengatakan hal tersebut tidak terlepas dari besarnya kebutuhan dana tambahan penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 di tengah pandemi covid-19 yang memakan dana sekitar empat sampai lima triliun rupiah.

Hal tersebut diungkapkan Mahfud dalam Webinar Internasional bertajuk An Election in the Time of Pandemic: “Protecting the Quality of Democracy and Potential Corruption,” yang diselenggarakan atas kerjasama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas, Kedeputian l Kemenko Polhukam, Bawaslu dan sebuah lembaga dari Jerman GIZ pada Kamis (25/6/2020).

Baca: Antisipasi Praktik Korupsi Pada Pilkada 2020, Mahfud MD: Kita Minta KPK Mengawasi

"Terus terang saja ini forum ilmiah, sehingga saya tidak merahasiakan sesuatu bahwa negara mengeluarkan uang lebih dari empat triliun sebagai tambahan. Satu triliun itu berapa? Seribu miliar. Kalau empat triliun? Empat sampai lima triliun nanti yang dibutuhkan sebagai tambahan. Agar apa? Agar kita normal. Dan tolong jangan sampai terjadi korupsi. Tolong pemilunya berkualitas dan tolong juga protokol kesehatannya berjalan dengan baik," kata Mahfud.

Mahfud juga menjelaskan pemerintah, KPU, dan DPR sepakat penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 juga tidak mungkin lagi diundur.

Baca: Mahfud MD Minta Kasus Lama Tak Digantung, Ini Respons KPK

Menurut Mahfud hal itu untuk menghindari adanya kelala-kepala daerah yang berstatus Pelaksana Tugas (PLT) yang wewenangnya terbatas.

Selain itu dari sisi anggaran, meski ada yang menilai jika tidak ditunda maka akan terjadi pemborosan, namun menurutnya hal tersebut penundaan juga bisa menimbulkan kerugian ekonomis.

"Ada yang khawatir, wah itu boros, Pak. Ya, bisa kalau ditunda-tunda terus. Yang dikorbankan secara ekonomis bisa jauh lebih banyak. Oleh karena itu Pemerintah bersama KPU, bersama DPR, bersama Daerah bicara bagaimana mengatasi ini. Pokoknya haeus Pilkada. Kita juga bicara dengan KPK. Bagaimana ini diawasi agar tidak terjadi korupsi," kata Mahfud.

Penulis: Gita Irawan
Editor: Malvyandie Haryadi
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas