Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Singgung PKS, Fahri Hamzah Sebut Partai Politik Saat Ini Hanya Menjadi Mesin Kekuasaan

Menurut Fahri, seharusnya partai politik bisa menghasilkan ide dan gagasan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Singgung PKS, Fahri Hamzah Sebut Partai Politik Saat Ini Hanya Menjadi Mesin Kekuasaan
Sriwijaya Post
Fahri Hamzah 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengkritik keberadaan partai politik saat ini yang hanya menjadi mesin kekuasaan.

Menurut Fahri, seharusnya partai politik bisa menghasilkan ide dan gagasan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

"Partai politik menjadi power dealer dan power broker tapi tidak menjadi idea storage. Jadi kegiatan berpikirnya itu kurang, kegiatan kekuasaannya itu yang paling banyak dan itu kentara sekali," kata Fahri dalam Live IG Pinter Politik bertajuk 'Fahri dan Jalan Politik Partai Gelora', Jumat (26/6/2020).

Lantas Fahri mencontohkan situasi yang sama saat dirinya masih berada di Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Ia mengungkapkan, awalnya PKS didirikan untuk tampil beda dari partai lain, karena membawa semangat ukhuwah Islamiyah.

Namun, seiring berjalannya waktu, aspirasi kader dibungkam oleh elite partai.

"Tapi tenyata itu tidak bisa ngomong, orang itu tidak suka diajak dialog dan orangnya itu disuruh diam. 'Jadi karena kecil diam kamu', terus orang tidak boleh ngomong," ucap Fahri.

"Ini problem-problem yang secara umum ada pada partai politik, PKS hanyalah sintung diujung yang meyakinkan saya dan teman-teman untuk mengadakan ayok kita mesti mengkonsolidasikan kekuatan politik dan mengembalikan partai politik sebagai laboratorium pemikiran dan ide-ide untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia," imbuhnya.

Dalam tataran nasional, Fahri menyinggung penolakan terhadap RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Menurutnya, harus ada pihak bertanggung jawab yang mengeluarkan ide membuat RUU HIP yang berpotensi mereduksi nilai-nilai Pancasila.

"Contoh terkahir RUU HIP, itu tidak ada yang berani bertangguung jawab siapa yang mereprodukksi idenya. Pada akhirnya menyalahkan kawan-kawannya, oh kamu tidak ikut, belakangan, kami tak teken. Padahal semuanya meloloskan di Baleg dan kemudian sampai di paripurna," pungkasnya.

Penulis: chaerul umam
Editor: Hasanudin Aco
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas