Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

TSS Selat Sunda dan Lombok Mampu Tingkatkan Keselamatan Pelayaran dan Keamanan Lingkungan Maritim

Kegiatan simulasi patroli tersebut, diketahui merupakan akhir dari rangkaian persiapan yang telah intensif dilakukan dari tanggal 23 Juni sampai 27

TSS Selat Sunda dan Lombok Mampu Tingkatkan Keselamatan Pelayaran dan Keamanan Lingkungan Maritim
Tribunnews.com/Hari Darmawan
Apel kesiapan dan simulasi patroli penegakan hukum TSS di Pelabuhan Merak, Dermaga VII, Banten, Sabtu (27/6/2020). 

TRIBUNNEWS.COM, BANTEN - Kementerian Perhubungan (Kemenhub), menggelar apel kesiapan dan simulasi patroli penegakan hukum Traffic Separation Scheme (TSS) Selat Sunda dan Lombok di Pelabuhan Merak, Banten, Sabtu (27/6/2020).

Kegiatan simulasi patroli tersebut, diketahui merupakan akhir dari rangkaian persiapan yang telah intensif dilakukan dari tanggal 23 Juni sampai 27 Juni 2020.

Sementara itu, untuk implementasi TSS Selat Sunda dan Selat Lombok sendiri akan mulai diberlakukan pada tanggal 1 Juli 2020.

Menurut Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi yang hadir melalui video konferensi, mengatakan TSS merupakan suatu skema untuk pemisahan jalur lalu lintas pelayaran kapal yang berlawanan arah, dalam suatu alur pelayaran yang ramai dan sempit.

Baca: Menhub: Protokol Kesehatan di Bandara Soetta Berjalan Baik dan Efisien

Dengan adanya TSS Selat Sunda dan Lombok ini, lanjut Budi, pelayaran yang memasuki pelabuhan dan selat dapat dipantau oleh petugas dan apabila ada posisi kapal yang membahayakan navigasi dapat ditindak.

"TSS ini juga dapat meningkatkan keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim, sehingga pada akhirnya dapat memberikan dampak positif bagi Indonesia, serta mengangkat citra Indonesia di dunia internasional," ucap Budi di Pelabuhan Merak, Sabtu (27/6/2020).

Adanya TSS Selat Sunda dan Lombok ini, menurut Budi, sejalan dengan visi dan misi Presiden Republik Indonesia yang tertuang dalam Nawa Cita, yaitu untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

"Perlu diketahui, perjuangan Kemenhub untuk menghardirkan TSS Selat Sunda dan Lombok lebih dari dua tahun dan barulah dikeluarkan izin oleh International Maritime Organization (IMO) pada bulan Juni 2019," kata Budi.

Budi mengungkapkan, hari ini Indonesia telah mencatat sejarah baru sebagai negara kepulauan pertama di dunia yang memiliki skema TSS di Alur Laut Kepulauan.

"Keberhasilan ini tentunya harus ditindaklanjuti dengan semangat, etos kerja yang baik, serta kesiapan dalam pengimplementasian dan penegakkan hukumnya," ujar Budi.

Ia menambahkan, pihaknya juga ingin mengajak kepada seluruh pihak untuk bersama-sama bahu-membahu dalam meningkatkan pengawasan terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim.

"Kita harus jalin koordinasi dan sinergi dengan instansi dan stakeholder terkait, demi terciptanya penyelenggaraan transportasi laut yang selamat, aman dan berwawasan lingkungan," kata Budi.

Penulis: Hari Darmawan
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas