Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Wujudkan Persatuan, PDIP Dinilai Tepat Respons Pembakaran Bendera Lewat Hukum

Cara tersebut justru merepresentasikan Pancasila yang anti-terhadap anarkisme dan mengedepankan langkah yang beradab.

Wujudkan Persatuan, PDIP Dinilai Tepat Respons Pembakaran Bendera Lewat Hukum
Tribunnews/Herudin
Ratusan kader PDI Perjuangan melakukan demonstrasi di depan kantor Polisi Resort (Polres) Metro Jakarta Timur, Kamis (25/6/2020). Aksi tersebut sebagai respon dari pembakaran bendera PDI Perjuangan yang dilakukan sejumlah peserta demonstrasi penolakan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) di depan DPR Rabu (24/6/2020) kemarin. Tribunnews/Herudin 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Langkah PDI Perjuangan (PDIP) yang menempuh jalur hukum untuk memproses pembakar bendera partai berlambang banteng moncong putih itu mendapat apresiasi dari banyak kalangan. 

Cara tersebut justru merepresentasikan Pancasila yang anti-terhadap anarkisme dan mengedepankan langkah yang beradab.

PDIP sebagai partai politik yang berkuasa dan memiliki kader militan bisa saja melakukan upaya balas dendam, tetapi partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu memilih jalur yang beradab dan konsititusional.

Pandangan itu disampaikan pengamat ekonomi-politik Institute Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan (ITB AD) Jakarta, Sutia Budi.

Baca: Sekjen GNPF Ulama Edy Mulyadi Menduga Bendera PDIP Dibakar oleh Penyusup: Bukan Mustahil

Baca: Bendera Dibakar, Upaya PDIP Menempuh Jalur Hukum Dinilai Tindakan Tepat

Baca: Korlap Aksi Demo Tolak RUU HIP Mengaku Ditanyai Polisi Seputar Pembakaran Bendera

Budi menilai bahwa berdasarkan sejarahnya, PDIP merupakan partai yang paling matang menghadapi penindasan kelompok atau rezim yang anarkistis serta otoriter. 

Selain itu, partai itu merupakan partai ideologis yang sangat solid, dengan militansi kader-kader sebagai ciri khas yang susah ditemui di partai lain.

"Jadi kalau mau, PDI Perjuangan sepertinya bisa mengerahkan kembali massanya, yang masif dan merata di seluruh Indonesia. Tetapi, tidak dilakukan PDI Perjuangan," ungkap Budi, yang juga Wakil Rektor ITB AD Jakarta, Sabtu (27/6/2020).

Maka bisa dipahami, berdasarkan sejarahnya, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto justru mengeluarkan surat perintah agar kader partai menempuh jalur hukum. 

Dan di saat bersamaan meminta semua kader agar siaga.

Baginya, PDIP berhasil membuktikan dirinya sebagai partai yang di era Orde Baru pernah dipecah-belah oleh kekuasaan. 

Halaman
12
Penulis: Hasanudin Aco
Editor: Hendra Gunawan
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas