TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut tidak ada progres yang signifikan dari kinerja para menteri terkait penanganan Covid-19.

Hal ini disampaikan Jokowi saat membuka Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Kamis (18/6/2020). 

"Saya harus ngomong apa adanya, nggak ada progress yang signifikan, enggak ada," ujar Jokowi dalam video yang diunggah kanal YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2020).

Dalam rapat tersebut, Jokowi seakan tak sanggup menutupi rasa kecewa pada para pembantunya.

Bahkan nada bicara Presiden beberapa kali sempat meninggi.

"Saya lihat, kita ini seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa enggak punya perasaan? Suasana ini krisis," kata dia.

• Baca: Jokowi Minta Kasus Covid-19 di Jatim Turun dalam 2 Minggu, Ini Respons Wali Kota Risma

Hal ini bermula saat Kepala Negara menyinggung suasana krisis yang terjadi di Indonesia selama tiga bulan terakhir bahkan tiga bulan ke depan gara-gara pandemi Covid-19.

Jokowi mengatakan, semua pimpinan lembaga negara bertanggung jawab terhadap nasib 267 juta penduduk Indonesia.

Ia meminta agar ke-34 menterinya memiliki perasaan dan pengorbanan yang sama di tengah pandemi Covid-19.

"Tolong digarisbawahi dan perasaan itu tolong sama. Ada sense of crisis yang sama," ujar Jokowi.

Apalagi Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menyampaikan, pertumbuhan ekonomi dunia terkontraksi minus 6 hingga 7,6 persen.

Sementara menurut Bank Dunia, pertumbuhan ekonomi dunia bisa minus hingga 5 persen.

Dengan hal tersebut, seharusnya para menteri tidak menganggap kondisi ini biasa-biasa saja bahkan normal.

Sayangnya, yang dilihat Jokowi, sejumlah menteri masih menganggap ini adalah hal normal.

Mantan Wali Kota Solo itu juga menyinggung kerja para menterinya yang menurutnya, masih biasa-biasa saja.

"Lha, kalau saya lihat, bapak, ibu, dan saudara-saudara masih ada yang melihat ini sebagai sebuah masih normal, berbahaya sekali. Kerja masih biasa-biasa saja," kata dia.

Baca: Bisnis UMKM Ambruk karena Pandemi, Menteri Teten Siapkan 3 Strategi Ini untuk Memulihkan

Menurut Jokowi, saat ini dibutuhkan kinerja yang ekstra luar biasa, termasuk dalam pengambilan keputusan atau kebijakan.

"Jangan kebijakan yang biasa-biasa saja, menganggap ini sebuah kenormalan. Apa-apaan ini?" ujar Jokowi.

Jokowi juga meminta para menteri tidak memakai hal standar pada suasana krisis seperti sekarang ini sebab, manajemen krisis sudah berbeda.

Bahkan Jokowi tak sungkan untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dan Peraturan Presiden (Perpres) apabila dibutuhkan dalam situasi saat ini.

Masih dari pidatonya, Jokowi juga mengingatkan terkait program belanja di kementerian.

Menurut Jokowi, laporan belanja di kementerian masih biasa-biasa saja.

"Segera keluarkan belanja itu secepat-cepatnya, karena uang beredar semakin banyak, konsumsi masyarakat nanti akan naik," kata dia.

Jika masih ada hambatan, lanjut Jokowi, para menteri bisa mengeluarkan peraturan menteri (Permen) bahkan bila perlu Perpres.

Hal ini dilakukan demi mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Di rapat itu, Jokowi mencontohkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang mendapat anggaran senilai Rp 75 triliun.

Dari jumlah itu, yang baru terserap hanya 1,53 persen.

Jokowi meminta agar anggaran tersebut segera dikeluarkan dengan penggunaan yang tepat sasaran.

"Pembayaran tunjangan untuk dokter, untuk dokter spesialis, tenaga medis, segara keluarkan. Belanja-belanja untuk peralatan, segera keluarkan," kata Jokowi.

Termasuk soal bantuan sosial (bansos) yang saat ini sangat dibutuhkan masyarakat.

Bila ada masalah, para menteri terkait dapat melakukan tindakan lapangan.

"Meskipun sudah lumayan, tapi ini baru lumayan. Ini extraordinary, harusnya 100 persen," ujar Jokowi.

Pun di bidang ekonomi.

Jokowi meminta, stimulus ekonomi dapat masuk ke usaha kecil, mikro, menengah, perbankan, manufaktur, industri hingga padat karya.

"Jangan biarkan mereka mati dulu, baru kita bantu, nggak ada artinya," kata Jokowi.

"Beri prioritas pada mereka. Jangan sudah PHK gede-gedean, duit serupiah pun belum masuk ke stimulus ekonomi kita hanya gara-gara urusan peraturan."

Bahkan Jokowi berani mempertaruhkan reputasi politiknya asal demi bangsa dan negara.

Reshuffle Kabinet

Pada kesempatan itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal perombakan kabinet atau reshuffle saat rapat kabinet.

Jokowi mengutarakan rasa kecewanya terhadap kinerja para menteri yang dinilai tidak memiliki progres kerja yang signifikan.

"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, suasana ini tidak, bapak ibu tidak merasakan itu sudah," kata Jokowi lewat video yang diunggah melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2020).

Lebih lanjut, Presiden mengajak para menteri ikut merasakan pengorbanan yang sama terkait krisis kesehatan dan ekonomi yang menimpa Indonesia saat di tengah pandemi Covid-19.

Jokowi menilai, hingga saat ini diperlukan kerja-kerja cepat dalam menyelesaikan masalah yang ada.

Selengkapnya, simak pidato Jokowi saat membuka saat Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara.

(Tribunnews.com/Sri Juliati/Fransiskus)