PKS Tunggu Jokowi Buktikan Ancamannya Akan Reshuffle Kabinetnya
"Jika tidak ada aksi, maka Pak Jokowi justru yang disebut tidak punya sense of crisis," kata Mardani.
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menunggu tindakan nyata dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengancam akan merombak susunan kabinet atau reshuffle karena tidak puas dengan kinerja para menteri.
"Jangan berhenti dalam pernyataan. Sepekan paling lambat mesti ada tindak lanjut aksi, keputusan tegas dan jelas dari pernyataan itu," kata politikus PKS Mardani Ali Sera kepada Tribunnews.com, Jakarta, Senin (29/6/2020).
"Jika tidak ada aksi, maka Pak Jokowi justru yang disebut tidak punya sense of crisis," sambung Mardani.
Mardani menilai, seorang Presiden sudah seharusnya berani mengambil keputusan dan tidak boleh mengeluh, tanpa melakukan tindakan yang dibutuhkan masyarakat pada saat ini.
"Jangan takut buat keputusan. Presiden tidak boleh mengeluh apalagi curhat, ambil keputusan, rakyat taruhannya," ucap Mardani.
Saat pandemi Covid-19, kata Mardani, pemimpin negara mesti jelas dan tegas dalam bersikap, karena kesalahan kecil dapat berdampak fatal dalam kondisi kriris.
"Langkah yang baik untuk Pak Jokowi tegas dan jelas pernyataannya. Rakyat kian berat kondisinya, pemerintahlah harapannya," papar anggota Komisi II DPR itu.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal reshuffle saat rapat kabinet paripurna di hadapan para menteri Kabinet Indonesia Maju pada 18 Juni 2020, lalu.
Dalam kesempatan itu, Jokowi mengutarakan rasa kecewanya terhadap kinerja para menteri yang dinilai tidak memiliki progres kerja yang signifikan.
"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, suasana ini tidak, bapak ibu tidak merasakan itu sudah," kata Jokowi lewat video yang diunggah melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2020).
Lebih lanjut, Presiden mengajak para menteri ikut merasakan pengorbanan yang sama terkait krisis kesehatan dan ekonomi yang menimpa Indonesia saat di tengah pandemi Covid-19.
Jokowi menilai, hingga saat ini diperlukan kerja-kerja cepat dalam menyelesaikan masalah yang ada.
Terlebih, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menyampaikan, bahwa 1-2 hari lalu growth pertumbuhan ekonomi dunia terkontraksi 6, bisa sampai ke 7,6 persen. 6-7,6 persen minusnya. Lalu, Bank Dunia menyampaikan bisa minus 5 persen.
"Kita harus ngerti ini. Jangan biasa-biasa saja, jangan linear, jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali kita. Saya lihat masih banyak kita yang menganggap ini normal," ucap Jokowi
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.