Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Political Will Jokowi Kepada Papua Perlu Didukung Iklim Demokrasi yang Baik

Di era Jokowi, pemerintah sangat serius menyelesaikan masalah Papua secara tuntas yang secara simbolik ada perhatian serius terhadap Papua

Political Will Jokowi Kepada Papua Perlu Didukung Iklim Demokrasi yang Baik
Dok/Man (dpr.go.id)
Anggota Komisi I DPR RI Abdul Kadir Karding. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB Abdul Kadir Karding menilai, persoalan yang dihadapi Papua haruslah dilihat dari aspek atau pendekatan kesejarahan dan kebudayaan yang terjadi di sana.

Bahkan, kata Karding, sebenarnya Papua sejak lama menginginkan kehidupan yang damai. Hanya saja, isu-isu tentang HAM dan diskriminasi kerap dipropandakan oleh aktivis dari organisasi Papua merdeka.

Hal itu disampaikan Karding saat diskusi bertema 'Indonesia Melihat Papua Nan Jauh di Sana' yang diselenggarakan Ikatan Jurnalis Universitas Islam Negeri (IJU) Jakarta melalui virtual, Senin (29/6/2020).

"Persepsi ini mulai diotak-atik oleh kalangan aktivis," kata Karding.

Karding menuturkan, bicara proses diplomasi yang pernah ada di Papua, Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dianggap sebagai tokoh yang melakukan pendekatan kebudayaan dan persuasif.

Baca: Mendikbud Ungkap Sumber Inspirasi Kebijakan Kampus Merdeka: Program KKN UGM di Papua

Sehingga, peran Gus Dur ini diteruskan oleh pemerintahan berikutnya, termasuk yang dilakukan pemerintahan Jokowi sejak periode pertama.

Menurutnya, di era Jokowi, pemerintah sangat serius menyelesaikan masalah Papua secara tuntas.

Secara simbolik, disebutnya ada perhatian serius terhadap Papua. Dalam hal ini, pemerintah dianggap massif melakukan percepatan konektivitas di Papua, mulai dari jalur darat, laut dan udara. Termasuk kebijakan BBM satu harga.

"Political will Jokowi cukup luar biasa, ditambah ada perhatian serius. Adanya UU Otsus adalah bagian dari kompromi politik pemerintah terhadap Papua," ujar Karding.

Baca: Pelaku Pencabulan di Sukabumi Takut-takuti Korbannya BIsa Jadi Gila dan Diikuti Makhluk Gaib

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mencermati bahwa seluruh pendekatan telah dilakukan terhadap Papua baik dari sisi kebijakan nasional maupun daerah.

Hanya, pendekatan ini harus ditopang dengan iklim atau kran demokrasi yang lebih luas. Hal ini terbukti dari sisi penempatan dan penunjukkan putra asli daerah Papua untuk menempati posisi strategis dan jabatan penting di sana masih kurang.

Lebih lanjut, Karyono mengatakan, kasus di Papua bukan lagi merupakan persoalan rakyat Papua.

Persoalan terbesar justru muncul dari kalangan elit, atau dengan kata lain konflik muncul antara elit dengan elit yang berkepentingan.

"Dugaan kuat, adanya konspirasi yang dimunculkan kalangan kelompok berkedok KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata,red), propaganda untuk memecah belah rakyat Papua," jelasnya.

Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Eko Sutriyanto
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas