Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan rasa jengkelnya terkait kinerja para menteri yang masih menganggap situasi saat ini dalam keadaan normal-normal saja.

Padahal, Jokowi sudah mengingatkan bahwa pandemi Covid-19 berdampak terhadap terjadinya krisis kesehatan maupun ekonomi.

Jokowi pun membuka opsi untuk membubarkan lembaga dan melakukan reshuffle kabinet jika kinerja menteri tak sesuai apa yang diharapkannya.

Baca: Video Jokowi Marahi Kinerja Menteri Baru Diunggah Setelah 10 Hari, Fahri Hamzah: Apa yang Terjadi?

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komaruddin menilai apa yang disampaikan Presiden Jokowi merupakan peringatan bagi para menteri untuk mengambil langkah yang tepat dalam mengatasi krisis ini.

"Pernyataan yang keras tanpa tedeng aling-aling. Itu warning keras dari Jokowi untuk para menterinya," kata Ujang Komaruddin kepada Tribunnews.com, Senin (29/6/2020).

Baca: Ancaman Reshuflle Kabinet, Refly Harun Singgung Politik Akomodasi: Jokowi Seolah-olah Tertekan

Ujang Komaruddin pun menyebut, menteri yang dipandang Jokowi kinerjanya tidak bagus siap-siap untuk direshuffle.

"Menteri yang berkinerja jeblok kemungkinan bisa saja akan terkena reshuffle. Dan itu membuat para menteri yang jeblok kinerjanya tak akan bisa tidur karena takut direshuffle," ucap Ujang Komaruddin.

Ia menambahkan, peringatan itu harus menjadi pemicu para menteri untuk bekerja keras lebih baik.

Selain itu, kata Ujang, para menteri harus menjalankan instruksi presiden.

Baca: Video Jengkelnya Presiden Jokowi Terhadap Para Menteri, Ancam Reshuffle Kabinet, Minta Kerja Cepat

"Harus seirama dengan presidennya. Tak boleh Jokowi ke kanan, menterinya ke kiri," katanya.

"Nah selama ini para menteri tidak bisa menerjemahkan keinginan presiden. Akhirnya salah jalan dan kinerjanya tidak sesuai harapan presiden," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal reshuffle saat rapat kabinet paripurna di hadapan para menteri Kabinet Indonesia Maju pada 18 Juni 2020, lalu.

Dalam kesempatan itu, Jokowi mengutarakan rasa kecewanya terhadap kinerja para menteri yang dinilai tidak memiliki progres kerja yang signifikan.

"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, suasana ini tidak, bapak ibu tidak merasakan itu sudah," kata Jokowi lewat video yang diunggah melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2020).

Baca: Jengkel dengan Kinerja Para Menteri di Tengah Krisis Pandemi, Jokowi: Nggak Ada Progress Signifikan

Lebih lanjut, Presiden mengajak para menteri ikut merasakan pengorbanan yang sama terkait krisis kesehatan dan ekonomi yang menimpa Indonesia saat di tengah pandemi Covid-19.

Jokowi menilai, hingga saat ini diperlukan kerja-kerja cepat dalam menyelesaikan masalah yang ada.

Terlebih, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menyampaikan, bahwa 1-2 hari lalu growth pertumbuhan ekonomi dunia terkontraksi 6, bisa sampai ke 7,6 persen. 6-7,6 persen minusnya. Lalu, Bank Dunia menyampaikan bisa minus 5 persen.

"Kita harus ngerti ini. Jangan biasa-biasa saja, jangan linear, jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali kita. Saya lihat masih banyak kita yang menganggap ini normal," ucap Jokowi.

Belanja Sektor Kesehatan Baru 1,53 Persen dari Rp 75 Triliun

Masih dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga mengungkapkan rasa kecewanya terkait minimnya belanja kementerian di masa krisis pandemi Covid-19.

Menurut Jokowi, minimnya belanja kementerian akan berdampak pada ekonomi masyarakat.

Ia pun meminta agar belanja kementerian segera dipercepat semaksimal mungkin

"Saya perlu ingatkan belanja-belanja di kementerian. Saya melihat laporan masih biasa-biasa saja. Segera keluarkan belanja itu secepat-cepatnya, karena uang beradar akan semakin banyak, konsumsi masyarakat akan naik," kata Jokowi lewat video yang diunggah melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2020).

"Jadi belanja kementerian tolong dipercepat," tambahnya.

Baca: Saat Jokowi Bicara Reshuffle di Depan Menteri

Jokowi pun menyinggung Kementerian Kesehatan yang masih minim menggunakan alokasi belanjanya.

Padahal, disaat krisis ini, Jokowi ingin kecepatan kementerian dalam melakukan perputaran uang.

"Bidang kesehatan, tuh dianggarkan Rp 75 triliun. Rp 75 triliun. Baru keluar 1,53 persen coba. Uang beredar di masyarakat ke-rem ke situ semua," ujar Jokowi.

Baca: Marahi Menteri, Jokowi Pertimbangkan Reshuffle hingga Bubarkan Lembaga

"Segara itu dikeluarkan dengan penggunaan-penggunaan yang tepat sasaran. Sehingga mentrigger ekonomi," ucapnya.

Jokowi pun merasa heran, padahal anggaran Rp 75 triliun di sektor kesehatan bisa dialokasikan dengan cepat ke tenaga media hingga belanja alat kesehatan.

"Pembayaran tunjangan untuk dokter, dokter spesialias, untuk tenaga medis, segera keluarkan. Belanja-belanja untuk peralatan segera keluarkan. Ini sudah disediakan Rp 75 triliun seperti itu," kata Jokowi.