Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Singgung Reshuffle, Politikus PAN Minta Jokowi Dengar Masukan Masyarakat

Saleh menilai reshuffle adalah hak prerogatif presiden dimana yang bersangkutan berhak melakukan evaluasi terhadap kinerja para pembantunya.

Singgung Reshuffle, Politikus PAN Minta Jokowi Dengar Masukan Masyarakat
Andri/Man (dpr.go.id)
Saleh Partaonan Daulay. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay angkat bicara soal Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyinggung masalah reshuffle pada jajaran menterinya yang dinilai tidak memiliki sense of crisis.

Saleh menilai reshuffle adalah hak prerogatif presiden dimana yang bersangkutan berhak melakukan evaluasi terhadap kinerja para pembantunya.

Baca: Jokowi Khawatir Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II Minus

Baca: Kinerja Tak Memuaskan dan Tak Punya Back Up Politik, Posisi Terawan di Kabinet Jokowi Terancam

Selain itu, reshuffle bisa dilakukan kapan saja sesuai dengan kebutuhan presiden.

"Kan tidak ada payung hukum yang mengatur kapan presiden bisa melakukan reshuffle. Itu artinya, reshuffle itu tergantung kebutuhan presiden. Jika presiden menganggap perlu dilakukan sekarang, ya tidak ada yang bisa melarang. Itu konstitusional," ujar Saleh, ketika dihubungi Tribunnews.com, Selasa (30/6/2020).

Anggota Komisi IX DPR RI tersebut juga mengatakan menteri yang layak di-reshuffle adalah menteri yang memiliki kinerja dan capaian yang tidak baik.

Akan tetapi, yang mengetahui kinerja dan capaian tersebut adalah presiden. Sebab presidenlah yang memberikan tugas dan target yang hendak dicapai.

"Karena itu evaluasinya juga tentu adalah kewenangan presiden," kata dia.

Di sisi lain, Saleh meminta agar presiden mendengarkan masukan dan saran dari masyarakat terkait siapa sosok yang pantas membantu presiden.

Alasannya masyarakat adalah target sasaran setiap program pembangunan.

Oleh karena itu, presiden diharapkan mendengar masukan jika masyarakat menilai ada menteri yang kinerjanya tidak baik.

"Saya dengar sudah banyak juga masyarakat yang menyampaikan pendapat. Itu boleh-boleh saja. Namun apakah pendapat itu diikuti atau tidak, kembali kepada Presiden Jokowi," tandasnya.

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Sanusi
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas