Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Virus Corona

Tindak Lanjuti Arahan Presiden, Sejumlah Menteri dan Kepala Lembaga Rapat di Kantor Kemenko Polhukam

Mahfud mengatakan hal itu diperlukan agar proses penanganan covid-19 tersebut tetap berjalan sesuai aturan hukum

Tindak Lanjuti Arahan Presiden, Sejumlah Menteri dan Kepala Lembaga Rapat di Kantor Kemenko Polhukam
Istimewa
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, melakukan dialog dan bertemu sejumlah tokoh agama, ormas dan pimpinan Pondok Pesantren di Gedung Pracimasono, komplek Kepatihan Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu(14/7/2020). Dalam kesempatan itu, Mahfud MD menampung berbagai aspirasi sejumlah tokoh, menguatkan komitmen, menjaga keutuhan negara. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menindak lanjuti arahan Presiden Joko Widodo terkait penanganan covid-19 dalam sidang kabinet beberapa waktu lalu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mempimpin rapat yang dihadiri sejumlah Menteri Koordinator, Menteri, dan Kepala Lembaga di kantor Kemenko Polhukam Jakarta pada Senin (29/6/2020).

Usai rapat, Mahfud menjelaskan rapat tersebut membahas sejumlah hal di antaranya terkait kebijakan penanganan covid-19 termasuk anggaran dan penegakan hukum.

"Yang dibicarakan tadi, pertama memastikan bahwa kebijakan pemerintah tentang penanganan covid 19 itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk menyelamatkan 267 juta rakyat Indonesia sekaligus memastikan bahwa anggaran yang disediakan oleh negara melalui prosedur-prosedur yang telah ditempuh dalam proses kenegaraan itu supaya dipergunakan dengan benar dan tepat sasaran dengan penanganan melaui administrasi yang ketat," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta pada Senin (29/6/2020).

Baca: Jokowi Diprediksi Tidak Akan Ganti Prabowo dari Menteri Pertahanan, Ini Alasannya

Baca: Jokowi Ancam Reshuffle, Ini Daftar Menteri yang Layak Diganti Versi Pengamat dan Hasil Survei

Baca: Kunker ke Jawa Tengah, Presiden Jokowi Tinjau Posko Penanganan Covid-19 hingga Proyek Padat Karya

Selaik itu Mahfud juga menegaskan agar proses tersebut juga tetap diawasi oleh KPK, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia.

Mahfud mengatakan hal itu diperlukan agar proses penanganan covid-19 tersebut tetap berjalan sesuai aturan hukum namun tetap berlangsung cepat.

"Kami sudah saling berdiskusi panjang bagaimana caranya agar ini benar dan tidak mengandung masalah-masalah hukum. Sehingga nanti penegakan hukum itu tidak diombang-ambingkan oleh opini, tapi hukum demi hukum, demi kebenaran. Hukum yang berlandaskan pada kepentingan untuk membangun kesejahteraan rakyat dan menyelamatkan rakyat," kata Mahfud.

Mahfud mengatakan rapat tersebut bukanlah rapat pertama yang digelar dalam rangka menindaklanjuti rahan Presiden dalam sidang kabinet beberapa waktu lalu.

Menurut Mahfud, rapat menindaklanjuti arahan presiden pada sidang kabinet telah digelar pada 22 Juni 2020 lalu.

"Ini betul menindaklanjuti, sejalan paling tidak, dengan apa yang disampaikan presiden agar bertindak cepat dan tepat. Karena pernyataan presiden itu sebenarnya sudah disampaikan tanggal 18, bukan hari ini. Tanggal 18 Juni sudah disampaikan tapi baru beredar kemarin sore dan kita sudah mengadakan rapat untuk itu tanggal 22 yang lalu dengan forum yang tadi diperluas," kata Mahfud.

Halaman
123
Penulis: Gita Irawan
Editor: Hendra Gunawan
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas