Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pilkada Serentak 2020

Gerindra Minta KPU Tolak Pengguna Narkoba Maju Jadi Calon Kepala Daerah di Pilkada 2020

KPU harus berpedoman putusan MK, jika misalnya, KPU tidak membuat aturan tersendiri soal pengguna dan bandar narkoba maju di Pilkada.

Gerindra Minta KPU Tolak Pengguna Narkoba Maju Jadi Calon Kepala Daerah di Pilkada 2020
Tribunnews.com/Chaerul Umam
Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Gerindra Habiburokhman 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru Bicara Partai Gerindra Habiburokhman meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) menolak calon kepala daerah penguna dan bandar narkoba.

Menurut Habiburokhman, bahaya jika penyelenggara Pilkada tidak mematuhi putusan Mahkamah Konsitusi (MK).

"Putusan MK kan final dan mengikat. Ya kita harus patuh pada putusan MK itu," kata Habiburokhman kepada wartawan, Kamis (2/7/2020).

Baca: KPK Harap Pilkada 2020 Lahirkan Kepala Daerah Berintegritas

Habiburokhman pun mengingatkan, jangan sampai KPU meloloskan calon kepala daerah pengguna dan bandar obat-obatan terlarang tersebut.

Ia menambahkan, KPU harus berpedoman putusan MK, jika misalnya, KPU tidak membuat aturan tersendiri soal pengguna dan bandar narkoba maju di Pilkada.

"Kalau tidak sesuai putusan MK kan tidak bisa juga (jadi calon kepala daerah,red). Bisa ditolak oleh KPU setempat," jelas Habiburokhman.

Lebih lanjut, terkait apakah Gerindra akan mengusung eks pecandu, pengguna, dan bandar narkoba, Habiburokhman menegaskan bahwa partai yang dipimpin Prabowo Subianto ini akan patuh pada putusan MK.

"Yang jelas kami mematuhi putusan MK. Kalau ada putusan MK itu kan berlaku sebagai UU," tegas Habiburokhman.

Anggota Komisi III DPR RI ini pun berharap Pilkada 9 Desember 2020 mendatang diisi oleh calon kepala daerah yang memiliki kapasitas, integritas, dan aksebilitas.

"Pokoknya harus sesuai putusan MK," tandas Habiburkhman.

Diketahui, larangan pecandu narkoba maju di Pilkada diputuskan oleh MK. Putusan Mahkamah ini berawal ketika mantan Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Noviadi, mengajukan permohonan uji materi aturan tentang syarat pencalonan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Pasal tersebut adalah larangan bagi seseorang dengan catatan tercela mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Dan pemakai dan bandar narkoba dianggap perbuatan tercela. MK menyebut pemakai narkoba dilarang mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah, kecuali dengan alasan kesehatan si pemakai yang dibuktikan dengan keterangan dari dokter.

Selain pengguna dan bandar narkoba, perbuatan tercela dalam putusan Mahkamah tersebut juga termasuk judi, mabok dan berzina.

Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas