Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik sekaligus Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menilai, permintaan anggota DPR untuk dilibatkan dalam program Corporate Social Responsibility (CSR) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sangat memalukan.

Menurut Ray, tindakan itu sangat menurunkan wibawa dan martabat sebagai anggota DPR.

Baca: Anggota DPR yang Usir Dirut Inalum Pakai Jam Tangan Sama seperti Rapper 50 Cent, Talinya Kulit Buaya

Hal itu disampaikan Ray saat diskusi bertajuk 'Kala DPR Minta Jatah CSR dan Tolak RUU PKS' melalui virtual, Kamis (2/7/2020).

"Ini permintaan yang sangat memalukan ya, sekaligus juga berpotensi menurunkan wibawa dan martabat anggota DPR," kata Ray.

Ray mengatakan, jika merujuk pada AD/ART maupun tata tertib, seharusnya anggota DPR wajib menjaga martabat dan kewibawaannya.

Ia bahkan menyebut, permintaan CSR dilakukan secara terbuka dalam rapat anggota DPR sangat tidak dibenarkam.

Pasalnya, Ray menyebut tak ada satu dasar bagi para anggota DPR meminta supaya diliatkan dalam pengelolaan CSR.

"Bahkan menciderai martabat dan kewibawaan itu bisa dijadikan bahan untuk diadukan ke mahkamah atau badan kehormatan DPR," jelasnya.

Sebelumnya, melalui tayangan Kompas TV, Anggota DPR minta dilibatkan dalam kegiatan CSR BUMN saat rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi VII dengan Holding Tambang (MIND ID) pada Selasa (30/6/2020) lalu.

Mulanya, Anggota Komisi VII DPR RI dari Partai Demokrat, Muhammad Nasir dan Direktur Utama MIND ID Orias Petrus Moedak yang terlibat dalam perdebatan sengit itu

Muhammad Nasir bahkan sampai mengusir Orias Petrus Moedak keluar dari ruang rapat. Tak hanya itu, Muhammad Nasir menyebut tak mau lagi rapat dengan Orias.

Wakil Ketua Komisi VII Alex Noerdin pun sempat menengahi perdebatan tersebut kemudian menskors rapat untuk istirahat sekaligus shalat Ashar.

Setelah itu, semua peserta rapat kembali lagi ke ruang rapat. Namun, Muhammad Nasir hanya kembali sebentar.

Ia kemudian meninggalkan ruang rapat setelah rapat dimulai kembali sekitar 15 menit.

Alex pun membuka kembali rapat dan melanjutkan rapat dengan pembahasan realisasi CSR yang dialokasikan para perusahaan pelat merah ini selama Covid-19.

Padahal, sebelumnya Holding Tambang sedang menjelaskan satu per satu persoalan produksi dan dampak pandemi terhadap penerimaan negara.

Saat pemaparan realisasi CSR PT Bukit Asam dan PT Timah, Alex menyela pembicaraan. Ia mengatakan, pemberian CSR mestinya melibatkan anggota dewan.

"Bapak ingat enggak, siapa yang membantu proyek di Sumatera Selatan tersebut?" tanya Alex.

Dirut PT Bukit Asam, Arviyan Arifin, kemudian menjawabnya.

"Kalau tidak salah namanya Pak Alex Noerdin pak," kata Arviyan.

"Nah, saya mati-matian waktu itu bantu, masa penyerahan CSR gak melibatkan kami. Paling tidak kami dikasih ruang untuk ikut serta menyerahkan bantuan tersebut ke masyarakat," ujar Alex.

Baca: Guru Besar UI Bicara Soal Rangkap Jabatan Pejabat Pemerintah di BUMN

Tak hanya Alex, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Fraksi Gerindra Ramson Siagian juga angkat bicara saat membahas mengenai CSR.

Ia mengatakan, ke depan mestinya apabila hendak melakukan kegiatan CSR perlu menyertakan anggota DPR.