TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung opsi reshuffle kabinet lantaran menterinya dianggap tak memiliki sense of crisis di tengah pandemi Covid-19.

Namun, Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (Sekjen PPP) Arsul Sani mengatakan hingga saat ini belum ada pertemuan antara Jokowi dengan para ketua umum partai politik koalisi untuk membahas reshuffle.

"Belum ada pertemuan kembali presiden dengan para ketua umum parpol (untuk membahas reshuffle). Belum (ada jadwal)," ujar Arsul, ketika dihubungi Tribunnews.com, Kamis (2/7/2020).

Arsul mengatakan PPP tidak terlalu memikirkan masalah reshuffle. Karena pada dasarnya PPP berpandangan reshuffle adalah urusan presiden.

Baca: Ekonom Sarankan Jokowi Segera Reshuffle Menteri yang Lamban Cairkan Stimulus

"Yang jelas kalau soal reshufle, PPP tidak berubah pandangannya. Kapan reshufle itu mau dilakukan dan siapa yang akan direshufle itu biar jadi urusan presiden," kata dia.

Pun demikian dengan struktur kabinet pasca reshuffle nantinya. Arsul mengatakan berkurang tidaknya jumlah kementerian/lembaga yang ada saat ini, entah karena dilebur atau kemungkinan ada yang dibubarkan adalah wewenang dari presiden.

Yang menjadi batasan, kata dia, adalah UUD NRI Tahun 1945 dan UU Kementerian Negara. Oleh karena itu, sepanjang tidak menabrak konstitusi dan UU tersebut, Arsul menilai parpol tidak akan bisa ikut campur.

Namun menurut Wakil Ketua MPR RI tersebut, parpol masih bisa memberikan pandangannya jika diminta oleh presiden. Karenanya, PPP tak mempermasalahkan jika nantinya Presiden Jokowi akan mengadakan pertemuan dengan para ketua umum parpol koalisi.

"Kecuali diminta pandangannya atau diminta mengirimkan nama dalam reshuffle tersebut. Jadi buat PPP tidak masalah kalau presiden bicara dengan parpol-parpol koalisi sebelum reshuffle dilakukan," tandasnya.