Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Grab Kena Hukum, Tim Hotman Paris Sebut Nama Presiden, Minta Jokowi Awasi KPPU

Pihak Grab dan TPI melayangkan upaya hukum atas keputusan KPPU memutus bersalah keduanya, Hotman Paris pun menyebut nama Presiden Jokowi

Grab Kena Hukum, Tim Hotman Paris Sebut Nama Presiden, Minta Jokowi Awasi KPPU
Grab Indonesia
GrabBike. 

TRIBUNNEWS.COM – Pihak Grab dan TPI melayangkan upaya hukum atas keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutus bersalah kedua perusahaan tersebut.

Melalui kuasa hukum Grab Indonesia dan TPI, yakni Tim Hotman Paris, pihak PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab Indonesia) (terlapor I) dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI) (terlapor 2) mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri.

Tim Hotman Paris menegaskan pembelaan bahwa kliennya tersebut diskriminasi terhadap pelaku usaha seperti yang dituduhkan KPPU.

Seiring dengan hal itu, Hotman Paris pun menyebut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar memberikan pengawasan terhadap lembaga KPPU.

Tak Terima Disebut Germo, Hotman Paris Laporkan Sajad Ukra Ke Kapolda Metro Jaya
Tak Terima Disebut Germo, Hotman Paris Laporkan Sajad Ukra Ke Kapolda Metro Jaya (Tribunnews)

Dalam keterangan yang diterima Tribunnews.com Jumat (3/7/2020), Hotman Paris sebagai kuasa hukum Grab dan TPI, bersiap menempuh upaya hukum atas keputusan KPPU.

Baca: Kronologi Kasus Grab dan TPI, Sekaligus Tanggapan Hotman Paris

"Atas Putusan KPPU tersebut, GRAB dan TPI akan segera menempuh upaya hukum dengan mengajukan Permohonan Keberatan ke Pengadilan Negeri dalam jangka waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan," jelas Hotman.

Dirinya juga menyebut Presiden Jokowi dalam keterangan pernyataannya tersebut.

Termasuk meminta agar Presiden mengawasi KPPU.

 "Mohon perhatian dan pengawasan Presiden Joko Widodo terhadap lembaga KPPU."

"Investor asing akan kehilangan minat untuk menanamkan modalnya di Indonesia, apabila masih terdapat lembaga yang menghukum investor asing tanpa dasar pertimbangan hukum yang jelas dan tidak sesuai dengan temuan fakta hukum persidangan dengan denda yang jumlahya fantastis."

Halaman
1234
Penulis: Facundo Chrysnha Pradipha
Editor: Tiara Shelavie
Sumber: TribunSolo.com
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas