TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bupati Kutai Timur (Kutim) Ismunandar (IS) dan istrinya Encek Unguria Riarinda Firgasih ditangkap saat berada di sebuah hotel di wilayah DKI Jakarta, pada Kamis (2/7/2020) malam.

Mereka diamankan diduga terkait tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur.

Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi Pomolango.

"Kami mengamankan bupati beserta istri dan seorang kepala Bappeda dari sebuah hotel di Jakarta," kata Nawawi.

Selain mengamankan kedua orang itu, pihak komisi antirasuah itu turut mengamankan pihak lainnya di operasi tersebut.

"Ada pihak lainnya kita amankan di Kutai Timur dan Samarinda," ujarnya.

Setelah diamankan, bupati bersama istri sedang menjalani pemeriksaan secara intensif di Gedung Merah Putih KPK.

Dalam operasi itu, penyidik KPK menyita sejumlah barang bukti.

"Sejumlah uang dan barang bukti rekening bank diamankan," tambahnya.

Secara keseluruhan, sebanyak 15 orang diamankan di kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) tersebut.

"Untuk beberapa pihak yang diamankan di Jakarta, saat ini sudah berada di Gedung KPK sebanyak tujuh orang dan masih dalam pemeriksaan tim KPK," ujar pelaksana tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri.

Dia menjelaskan dari tujuh orang yang menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, dua orang di antaranya yakni Bupati Kutai Timur Ismunandar dan istrinya.

Sementara itu, dalam OTT yang digelar di Samarinda dan Kutai Timur, Tim KPK mengamankan delapan orang, yang langsung d bawa ke Polresta Samarinda untuk menjalani pemeriksaan.

"Setelah dilakukan pemeriksaan di Polresta Samarinda akan segera dibawa ke Jakarta dan perkiraan tiba di Jakarta pada siang ini," kata Ali.

Baca: Uang Suap Bupati Kutai Timur Disinyalir untuk Kepentingan Pilkada 2020

Baca: IPW Apresiasi Firli Cs Soal OTT Bupati Kutai Timur Ismunandar

Adapun terkait sejumlah uang yang turut diamankan dalam OTT Bupati Kutai Timur, Ali Fikri mengatakan saat ini barang bukti masih dalam proses penghitungan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga dikabarkan menyegel rumah jabatan Bupati Kutai Timur, Kalimantan Timur.

Selain rumah jabatan bupati, KPK juga menyegel Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutai Timur.

Dua bangunan tersebut berlokasi di kawasan Pemerintah Bukit Pelangi, Sangatta.

Wakil Bupati Kutai Timur Kasmidi Bulang mengaku tak mengetahui ada operasi KPK di Kutai Timur.

"Saya lagi di luar ini. Saya tidak tahu soal itu," ujarnya.

Saat disinggung keberadaan Bupati pun, Kasmidi mengaku tak mengetahui pastinya.

"Sabar yah, saya hubungi orang di Sangatta dulu, biar enggak salah beri informasi," tutur Kasmidi.

Baca: FAKTA OTT Bupati Kutai Timur Ismunandar: Ditangkap Bersama sang Istri, Total 15 Orang Diamankan

Baca: Kronologi Penangkapan Bupati Kutai Timur dan Istrinya, Ditangkap KPK di Hotel di Jakarta

Kapolres Kaget

Penyegelan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur berlangsung senyap dan cepat.

Tak hanya para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang dibuat kaget. Polisi ternyata dibuat kaget dengan aksi para personel lembaga antirasuah ini.

Kapolres Kutai Timur, AKBP Indras Budi Purnomo mengaku kaget dan tidak menduga di tengah suasana yang kondusif di Sangatta, tiba-tiba ada permintaan bantuan pengamanan proses penyegelan.

"Sebagai manusia biasa, pasti ada rasa kaget. Karena sebelumnya tidak terdengar apa-apa. Saya dengan Pak Bupati terakhir bertemu saat peringatan HUT Polri. Saat itu, Bupati tak bisa lama, karena katanya ada kegiatan di Samarinda. Itu saja," ujar Indras.

Tiba-tiba ada dua personel dari tim KPK RI yang datang, meminta bantuan untuk melakukan penyegelan di beberapa tempat, termasuk ruang kerja Bupati di Kantor Bupati, rumah jabatan Bapenda dan BPKAD Kutai Timur.

"Saya nggak bertanya detil kasusnya. Setelah mendapat permintaan bantuan, saya langsung buat sprint saja, agar anggota membantu pengamanan. Tidak ada pemeriksaan di sini (Polres Kutim, red). Kami hanya membantu pengamanan penyegelan saja," ujarnya.

Baca: KPK Amankan 15 Orang dari Kegiatan OTT Bupati Kutai Timur

Baca: Profil Bupati Kutai Timur yang Kena OTT KPK, Ismunandar, Rekam Jejak hingga Harta Bertambah Drastis

Pastinya, lanjut Kapolres, pihaknya hanya melakukan pendampingan dalam rangka penyegelan.

Pegawai di lingkungan kantor Pemkab Kutai Timur juga kaget saat tiba di kantor untuk bekerja.

Mereka melihat ada garis polisi terpasang di beberapa ruangan, di antaranya ruang kerja Bupati Kutim dan Sekda Kutim di Kantor Bupati, ruang kerja Kepala BPKAD, Kabid Perbendaharaan di kantor BPKAD.

ruang kerja Kepala Bapenda dan Kasubbag Umum dan Kepegawaian di Kantor Bapenda Kutim serta ruang kerja Kasi Perencanaan Teknis, Kasi Tata Bangunan dan Lingkungan serta ruang kerja staf Cipta Karya II di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kutim.

Pegawai juga tidak bisa naik ke lantai dua melalui tangga utama dan tak bisa melintas mendekati pintu ruang kerja Bupati Kutim maupun Sekda yang berada di tengah gedung di lantai II.

"Semalam tidur cepat. Tidak tahu berita. Pas ke kantor jam 8 pagi, tiba-tiba ada tali-tali pembatas seperti ini. Tanya-tanya, ternyata ada masalah," ucap salah seorang pegawai di lingkungan Setkab Kutim.

Di Kantor BPKAD, garis KPK melintang miring di tengah-tengah pintu ruang masuk Kepala BPKAD, selain itu juga di pintu Kabid Perbendaharaan yang berada di ruang belakang gedung kantor.

Baca: 6 Fakta OTT KPK Bupati Kutai Timur Ismunandar, Ditangkap di Hotel hingga Dugaan Kasus yang Menjerat

Baca: BREAKING NEWS Ketua KPK Firli Bahuri Benarkan Ada OTT Malam Ini, Diduga di Kutai Timur

Dewan Prihatin

Wakil Ketua DPRD Kutai Timur, Asti Mazar mengaku ikut prihatin dengan apa yang menimpa pasangan Bupati Ismunandar dan istri, yang juga merupakan Ketua DPRD Kutai Timur.

"Ya ampun, semalaman saya tidak bisa tidur. Dumba dumba (deg degan, red) sekali jantung ku dengar kabar ini. Saya ikut prihatin sekali. Bapak dan ibu adalah orang baik. Panutan kita semua," ucapnya.

Menurutnya, apa yang terjadi pada bupati dan pejabat di lingkungan Pemkab Kutai Timur, bisa terjadi pada siapa saja.

Ia mengajak mendoakan bupati, Ketua DPRD Kutim dan lainnya, agar bisa melalui dan menyelesaikan permasalahan ini dengan baik.

Apalagi, saat ini memasuki musim Pilkada, tentu ini merupakan cobaan yang berat.

"Baiknya, kita sama-sama mendoakan, agar keduanya, Ibu dan Bapak bisa melaluinya dengan baik. Serta semua masalah bisa terselesaikan," kata Asti.

Mengenai kepemimpinan di DPRD Kutai Timur, ia masih enggan berbicara banyak.

"Semua masalah ini, masih samar-samar. Belum ada keterangan resmi dari KPK RI. Kita tunggu itu saja dulu, bagaimana. Masalah lain, kita bicarakan nanti," ujarnya.

Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi juga mengaku kaget atas penangkapan Ismunandar dan istrinya.

"Ya pasti kagetlah," ucapnya.

Bahkan, menurutnya, Bupati Kutai Timur Ismunandar itu seperti teman dekat baginya.

"Kita ini semua teman, semua sahabat," ucapnya.

Sebenarnya ia menginginkan Kaltim bebas dari korupsi.

Menurutnya, adanya tangkapan KPK ini membuat para Kepala Daerah di Kaltim tidak main-main dengan namanya korupsi.

Ia pun mengingatkan kepada seluruh pejabat untuk tidak menyalahgunakan jabatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari uang negara.

"Siapa saja dari tingkat kecil hingga besar harus taat dengan keuangan," ucapnya.

Saat ini ia menyerahkan hal tersebut kepada KPK.

"Kita serahkan ke KPK mereka lebih tahu masalah. Kita hanya berdoa agar masalahnya tidak semakin besar," ucap Hadi Mulyadi.(Tribun Network/ita/yud/gle/ham/wly)