TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Akademisi Rocky Gerung menyebut perombakan atau reshuffle kabinet pada akhirnya ditentukan oleh segelintir orang.

Ia menilai saran yang diberikan kepada presiden tentang menteri mana yang layak diganti hanya sebatas formalitas saja.

Sebab, ada kekuatan oligarki yang menyetir semua kepentingan.

Hal itu disampaikannya dalam webinar bertajuk 'Reshuffle: Siapa Layak Diganti dan Menggantikan?', Sabtu (4/7/2020).

"Jadi ada pendapat survei, surveyor, juga ada pendapat pakar, analis, juga ada pendapat partai tetapi diujungnya yang menentukan itu adalah yang namanya olinier, partai oligarki linier," kata Rocky.

Baca: Sekjen PAN Sebut Belum Ada Obrolan Soal Reshuffle Kabinet

Rocky mengatakan, sejal awal keputusan politik yang diambil tidak merepresentasikan keinginan rakyat, seperti halnya yang ada dalam hasil survei.

Di sini, tangan tak terlihat atau invisible hand dari para oligarki memiliki pengaruh kuat setiap pengambilan keputusan.

"Pada akhirnya seluruh jawaban itu akan dinilai oleh oligarki, kenapa? karena yang punya kepentingan dengan penggantian (reshuffle) itu adalah oligarki, bukan surveyor, bukan pengamat dan publik," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal reshuffle saat rapat kabinet paripurna di hadapan para menteri Kabinet Indonesia Maju pada 18 Juni 2020, lalu.

Dalam kesempatan itu, Jokowi mengutarakan rasa kecewanya terhadap kinerja para menteri yang dinilai tidak memiliki progres kerja yang signifikan.

"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, suasana ini tidak, bapak ibu tidak merasakan itu sudah," kata Jokowi lewat video yang diunggah melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2020).

Lebih lanjut, Presiden mengajak para menteri ikut merasakan pengorbanan yang sama terkait krisis kesehatan dan ekonomi yang menimpa Indonesia saat di tengah pandemi Covid-19.

Jokowi menilai, hingga saat ini diperlukan kerja-kerja cepat dalam menyelesaikan masalah yang ada.

Terlebih, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menyampaikan, bahwa 1-2 hari lalu growth pertumbuhan ekonomi dunia terkontraksi 6, bisa sampai ke 7,6 persen. 6-7,6 persen minusnya. Lalu, Bank Dunia menyampaikan bisa minus 5 persen.

"Kita harus ngerti ini. Jangan biasa-biasa saja, jangan linear, jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali kita. Saya lihat masih banyak kita yang menganggap ini normal," ucap Jokowi.