TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Putra presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sekaligus Ketua Umum Partai
Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dinilai punya peluang menjadi menteri dalam kabinet
pemerintahan Joko Widodo.

Sepak terjangnya dalam kabinet Jokowi dapat mendongkrak elektabilitas jika kelak AHY maju pada
Pilpres 2024 mendatang.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai dalam webinar bertajuk
'Reshuffle: Siapa Layak Diganti dan Menggantikan?', Sabtu (4/7/2020).

"AHY pasti punya ambisi pada 2024 sampai (harus) keluar dari tentara. Dan kita sadari juga kondisi
ketika dia begini-begini saja, artinya menjadi ketua umum Partai Demokrat dan masih ada bayang
bayang ayahnya," kata Yunarto.

Yunarto menyarankan AHY menerima jika mendapat tawaran jabatan menteri dari Presiden Jokowi.

Setidaknya jabatan menteri akan membantu mendongkrak elektabilitas AHY dan menjadi modal
berkompetisi pada Pilpres 2024.

"Di sisi lain juga tidak mendapatkan panggung sebesar kepala daerah (gagal dalam Pilgub DKI
Jakarta)," ujarnya.

"Alangkah bagusnya dalam konteks pandangan publik, sekadar untuk menjadi seorang calon presiden
yang kuat, dia harus mencari panggung, salah satunya menjadi menteri," sambungnya.

Wacana perombakan atau reshuffle kabinet bermunculan perombakan kabinet pemerintahan Joko
Widodo terus mengemuka setelah Presiden Jokowi mengeluarkan peringatan perombakan kabinetnya.

Jokowi kecewa dengan kinerja sejumlah menterinya dalam menangani pandemi Covid-19, khususnya
karena lambatnya penyerapan anggaran.

Jokowi melihat ada menteri-menteri yang tidak memiliki sense of crisis di tengah pandemi Covid-19.

Padahal, anggaran yang sudah disiapkan untuk penanganan Covid-19 mencapai mencapai ratusan
triliun rupiah.

Dan semula dari perputaran uang itu diharapkan membantu menggerakkan kembali roda ekonomi.

Sementara itu, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari menilai peluang
AHY masuk dalam kabinet Jokowi adalah sangat kecil.

Hal itu dikarenakan Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sebagai
pendukung utama pemerintahan, sudah terlanjur sakit hati pada Demokrat.

"Saya melihat kecil kemungkinan seorang AHY untuk masuk, karena dinamika politik 2019 kemarin
sebetulnya sudah ada komunikasi antara 01 (Jokowi) dengan Demokrat untuk masuk ke dalam kabinet,
bahkan ada nama jabatannya," ujar Qodari dalam program talk show di Kompas Tv.

Tetapi, Demokrat bergeser ke kubu 02 Prabowo Subianto, dan ternyata AHY tidak bisa menjadi calon
wakil presiden.

"Akhirnya mau masuk ke 01 enggak bisa juga, pintu sudah tertutup. Jadi menurut saya, sudah ada hati
yang terluka di 01," ujarnya.

Merespons dimunculkannya nama AHY dalam wacana reshuffle kabinet, Wakil Ketua Umum Partai
Demokrat Syarief Hasan memastikan partai besutan SBY akan tetap berada di luar pemerintahan
Jokowi.

"Kami bukan koalisi pemerintah. Partai Demokrat fokus menyerap harapan aspirasi rakyat," ujar Syarief
yang juga mantan Menteri Koperasi dan UKM era Presiden SBY itu.

Syarief mengatakan AHY pun tidak membicarakan tentang jabatan menteri saat bertemu Presiden
Jokowi dalam safari politik pasca-terpilih sebagai ketua umum pada pertengahan Juni lalu.

"Kemarin itu ketemu hanya memperkenalkan pengurus Partai Demokrat," ujarnya.

Menurut Syarief, pergantian menteri dan siapa penggantinya adalah hak prerogatif Jokowi sebagai
presiden.
"Siapa yang akan diganti itu adalah hak Presiden. Kalau tidak baik, ya reshuffle," tegasnya.

Wakil Ketua MPR RI itu menambahkan, Demokrat telah memberi memberi masukan ke pemerintah
tentang penanganan pandemi Covid-19 yang kurang maksimal.

Namun pemerintah mengabaikan masukan itu. (Tribun network/dit/mam/coz)