Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Kasus Djoko Tjandra

Dirjen Imigrasi, Sekretaris NCB Interpol, dan Lurah Grogol Selatan Dilaporkan ke Ombudsman

Boyamin mengatakan upaya pelaporan itu dilakukan karena diduga telah terjadi pelanggaran administrasi atau maladministrasi.

Dirjen Imigrasi, Sekretaris NCB Interpol, dan Lurah Grogol Selatan Dilaporkan ke Ombudsman
Glery Lazuardi/Tribunnews.com
Boyamin Saiman 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menindaklanjuti semrawut data kependudukan dan status kewarganegaraan terpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra.

Pada Selasa (7/7/2020), pihak MAKI melaporkan Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Sekretaris NCB Interpol dan Lurah Grogol Selatan ke lembaga Ombudsman RI.

Boyamin mengatakan upaya pelaporan itu dilakukan karena diduga telah terjadi pelanggaran administrasi atau maladministrasi.

Baca: 8 Fakta Sosok Djoko Tjandra, Buronan Kelas Kakap yang Melenggang Bebas Sejak 2008

"Kami melapor ke Ombudsman RI atas dugaan pelanggaran maladministrasi, pelanggaran malteknis dan dugaan adanya kesengajaan untuk tidak mematuhi aturan atau dugaan kesengajaan melanggar aturan," ujar Boyamin, Selasa (7/7/2020).

Menurut dia, Ombudsman berwenang menilai apakah lembaga pelayanan publik telah bekerja secara maksimal melayani masyarakat dan tidak melakukan maladministrasi.

"Justru kita bicara ombudsman itu model-model pelayanan yang begini, bukan sekedar baik tapi profesional," tuturnya.

Boyamin membeberkan pelanggaran administrasi yang diduga telah dilakukan. Laporan terhadap Dirjen Imigrasi diajukan karena ada dugaan membiarkan Djoko Tjandra masuk-keluar Indonesia secara bebas dan tanpa terdeteksi.

"Cara masuknya bagaimana, biar ombudsman yang akan melacak, apakah betul-betul sistem imigrasi bisa ditembus," ujarnya.

Lalu, kata dia, laporan terhadap Sekretaris Interpol NCB  dilakukan terkait nama Djoko Tjandra yang tidak masuk dalam red notice.

Baca: Dukcapil Akui E-KTP Djoko Tjandra Langsung Jadi dalam Waktu Tak Sampai 2 Jam

Pada 5 Mei 2020, terdapat pemberitahuan dari Sekretaris NCB Interpol 'red notice' atas nama Djoko Tjandra telah terhapus di sistem basis data sejak tahun 2014. Penghapusan data, karena tidak ada permintaan dari Kejaksaan Agung RI.

Kemudian, pihak Direktorat Jenderal Keimigrasian menindaklanjuti dengan cara menghapus nama Joko Soegiarto Tjandra dari sistem perlintasan pada 13 Mei 2020. Pada 8 Juni, Djoko Tjandra disebut berada di Indonesia dan mengajukan upaya Peninjauan Kembali (PK) ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Terakhir, laporan terhadap Lurah Grogol Selatan. Upaya pelaporan itu dilakukan, karena Lurah Grogol Selatan memfasilitasi Djoko Tjandra membuat dan mencetak KTP-elektronik dengan identitas Warga Negara Indonesia (WNI).

Padahal, Boyamin menambahkan, Djoko Tjandra telah menjadi warga negara Papua Nugini dan memiliki paspor negara tersebut.

"Saya laporkan Lurah Grogol Selatan karena tidak berkonsultasi kepada atasannya," tambahnya.

Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Malvyandie Haryadi
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas