Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Kinerja Menteri Jokowi

Jika Ada Reshuffle Kabinet, Jokowi Diprediksi Bakal Pakai Cara Lama

"Jika presiden melakukan reshuffle, nampaknya tidak akan keluar dari pakem politik lama," katanya

Jika Ada Reshuffle Kabinet, Jokowi Diprediksi Bakal Pakai Cara Lama
Biro Pers Setpres/Lukas
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidato secara virtual dalam acara sidang terbuka Peringatan 100 Tahun Perjalanan Pendidikan Tinggi Teknik di Indonesia, Jumat (3/7/2020) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo diperkirakan akan menerapkan pakem politik lama jika benar-benar melakukan reshuffle kabinet Indonesia Maju.

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menjelaskan, pakem politik lama yakni menggeser dan menggusur menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Baca: Pratikno Sebut Isu Reshuffle Kabinet Sudah Tak Relevan, Klaim Kinerja Menteri Meningkat

"Jika presiden melakukan reshuffle, nampaknya tidak akan keluar dari pakem politik lama," kata Karyono melalui pesan singkat kepada Tribunnews, Selasa (7/7/2020).

"Artinya, skema reshuffle tidak akan jauh beda dengan periode pertama Jokowi dan pemerintahan sebelumnya, yaitu reshuffle dengan skema 'menggeser dan menggusur'," ucap Karyono.

Karyono menjelaskan, skema menggeser berarti hanya menggeser posisi menteri ke bidang kementerian lain.

Sedangkan, skema menggusur ada dua pola yang prinsipnya sama dengan istilah dalam penggusuran tanah.

Ia menyenut, ada yang digusur dengan ganti rugi dan digusur tanpa ganti rugi.

Artinya, skema reshuffle dengan pola menggusur adalah mengganti menteri dengan memberikan jabatan di luar kabinet pemerintahan dan mengganti menteri tanpa memberikan jabatan apapun.

"Dalam skema reshuffle 'menggeser dan menggusur' tetap saja, posisi partai politik sangat dominan," jelas Karyono.

Merujuk dari hal sebelumnya, Karyono menyebut jika Indonesia menerapkan sistem presidensial rasa parlementer.

Baca: Antara Demokrat dan PAN Isi Reshuffle, Pengamat Politik: Di Publik AHY Sudah Jadi Calon Presiden

Sehingga peranan partai paling signifikan dalam membentuk kabinet.

"Meskipun konstitusi memberikan kewenangan mutlak kepada presiden dalam bentuk hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan menteri tetapi seringkali presiden tidak bisa menggunakan haknya secara penuh karena tersandra oleh kepentingan koalisi partai," kata Karyono.

Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas