TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Rombongan Pimpinan MPR menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, (8/7/2020).

Rombongan yang dipimpin Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) tersebut datang untuk rapat konsultasi dengan Presiden. 

Selain membahas mengenai sidang tahunan Agustus mendatang dan RUU Haluan Ideologi Pancasila, pimpinan MPR juga menanyakan kepada Presiden soal isu perombakan (reshuffle) kabinet. 

"Tadi Pak Syarief Hasan juga menyampaikan soal reshuffle. Presiden menyampaikan bahwa ini adalah masih kewenangan beliau. Nanti akan jadi atau tidak, tidak tahu apakah reshuffle atau tidak," kata Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) di Istana Kepresiden.

Baca: Bicarakan RUU HIP Bersama Presiden, Ketua MPR: Presiden Tegaskan Pemerintah Masih Lakukan Kajian

Sementara itu pada kesempatan yang sama Wakil Ketua MPR dari Fraksi Demokrat Syarief Hasan mengatakan bahwa terkait reshuffle  secara Implisit Presiden menginginkan kabinetnya bekerja maksimal. 

"Secara implisit begitu. jadi silakan diartikan, saya pikir itu," pungkasnya.

Pantauan Tribunnews, Pimpinan MPR yang hadir ke Istana tersebut diantaranya Bambang Soesatyo (Bamsoet), Ahmad Muzani, Zulkifli Hasan, Lestari Moerdijat, Syarief Hasan, Ahmad Basarah, Jazilul Fawaid, Hidayat Nur Wahid, Fadel Muhammad,  dan Arsul Sani.

 Isu perombakan kabinet mengemuka setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggungnya dalam rapat kabinet paripurna yang dihadiri para menteri Kabinet Indonesia Maju pada 18 Juni 2020, lalu.

Dalam kesempatan itu, Jokowi mengutarakan rasa kecewanya terhadap kinerja para menteri yang dinilai tidak memiliki progres kerja yang signifikan.

"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, suasana ini tidak, bapak ibu tidak merasakan itu sudah," kata Jokowi lewat video yang diunggah melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2020).

Lebih lanjut, Presiden mengajak para menteri ikut merasakan pengorbanan yang sama terkait krisis kesehatan dan ekonomi yang menimpa Indonesia saat di tengah pandemi Covid-19.

Jokowi menilai, hingga saat ini diperlukan kerja-kerja cepat dalam menyelesaikan masalah yang ada.

Terlebih, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menyampaikan, bahwa 1-2 hari lalu growth pertumbuhan ekonomi dunia terkontraksi 6, bisa sampai ke 7,6 persen. 6-7,6 persen minusnya. Lalu, Bank Dunia menyampaikan bisa minus 5 persen.

"Kita harus ngerti ini. Jangan biasa-biasa saja, jangan linear, jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali kita. Saya lihat masih banyak kita yang menganggap ini normal," ucap Jokowi.