Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Mardani Sebut Berbahaya Jika KPU RI Diberi Wewenang Tangani Pelanggaran Kode Etik KPU Daerah

"KPU Daerah diangkat oleh KPU Pusat dan jika diawasi KPU Pusat peluang penumpukan kekuasaan bisa terjadi," katanya

Mardani Sebut Berbahaya Jika KPU RI Diberi Wewenang Tangani Pelanggaran Kode Etik KPU Daerah
KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/7/2018). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera menyebut perlu pembahasan secara dalam terkait permintaan KPU RI untuk menangani pelanggaran kode etik KPU Daerah.

Mardani menyebut, permintaan tersebut melewati batas karena setiap institusi yang ada di dalam negeri diawasi oleh institusi lainnya, bukan diawasi secara sendiri.

Baca: Ilham Usul KPU RI Diberi Kewenangan Tangani Pelanggaran Kode Etik KPU Daerah

"KPU Daerah diangkat oleh KPU Pusat dan jika diawasi KPU Pusat peluang penumpukan kekuasaan bisa terjadi. Bisa berbahaya," kata Mardani saat dihubungi Tribun, Jakarta, Senin (13/7/2020).

"Penumpukan karena mereka yang mengangkat, tidak boleh mereka yang memutuskan, ada pemusatan kekuasaan," sambung Mardani.

Oleh sebab itu, kata Mardani, KPU RI maupun daerah saat ini diawasi oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Namun, kata Mardani, tugas DKPP ke depan juga perlu diatur lagi terkait tata cara persidangan yang menjamin keadilan.

"Kasus KPU RI dan KPU Daerah memang ada dalam posisi sulit karena beberapa kasus keputusan hukumnya berasal dari banyak pintu," papar politikus PKS itu.

Untuk memperbaiki semua kendala yang ada di penyelenggara Pemilu, Mardani menyebut Komisi II saat ini sedang melakukan revisi Rancangan Undang-Undang Pemilu.

Sebelumnya, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Ilham Saputra, mengusulkan pembentuk undang-undang agar KPU RI berwenang menangani pelanggaran kode etik yang dilakukan KPU di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Halaman
12
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas