Tribun

Akan Sahkan Tiga RUU, Rapat Paripurna Dihadiri 306 Anggota DPR

Berdasarkan data Sekretariat Jenderal DPR RI, anggota yang hadir sebanyak 306, dengan rincian 130 hadir fisik dan 174 mengikuti secara virtual.

Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Johnson Simanjuntak
Akan Sahkan Tiga RUU, Rapat Paripurna Dihadiri 306 Anggota DPR
Tribunnews.com/ Chaerul Umam
Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (18/6/2020). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengikuti rapat paripurna ke-18 masa persidangan IV 2020 secara fisik dan virtual di gedung Nusantara, komplek Parlemen, Selasa (14/7/2020).

Adapun pimpinan yang hadir hanya tiga orang yaitu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Azis Syamsuddin, dan Rachmad Gobel.

Dasco selaku pimpinan rapat paripurna menyampaikan jumlah anggota yang hadir secara fisik dan virtual telah mencapai kuorum.

"Daftar hadir telah ditandatangani dan mencapai kuorum," ucap Dasco.

Baca: Tidak Ingin Ada Generasi Hilang Akibat Covid-19, Menag: Pembukaan Sekolah Asrama Riskan

Berdasarkan data Sekretariat Jenderal DPR RI, anggota yang hadir sebanyak 306, dengan rincian 130 hadir fisik dan 174 mengikuti secara virtual.

Adapun agenda rapat paripurna yaitu meminta persetujuan anggota DPR untuk mengesahkan tiga RUU.

Pertama, Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota menjadi undang-undang.

Kedua, Rancangan Undang-Undangan tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss.

Ketiga, Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan.

Selain itu, rapat paripurna juga akan membahas laporan hasil pemeriksaan atas Laporan keuangan pemerintah pusat (LHP LKPP) tahun 2019.

Kemudian, penyampaian laporan Nadan Anggaran DPR RI atas hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN 2021 dan rencana kerja pemerintah (RKP) Tahun 2021.

Terakhir, laporan Komisi XI atas hasil uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon anggota Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) Periode 2020-2023.

Ikuti kami di
Klub
D
M
S
K
GM
GK
-/+
P
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas