Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Jokowi Sindir Kepala Daerah: Kalau Ekonomi Ingin Cepat Pulih Belanja Dipercepat, Jangan Nge-rem

Jokowi sindir kepala daerah, ingatkan bila ekonomi ingin cepat pulih belanja dipercepat dan jangan ada yang mengerem anggaran.

Penulis: Inza Maliana
Editor: Sri Juliati
zoom-in Jokowi Sindir Kepala Daerah: Kalau Ekonomi Ingin Cepat Pulih Belanja Dipercepat, Jangan Nge-rem
Antara Foto/Sigid Kurniawan/Pool
Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (24/6/2020). 

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokoiwi) mengingatkan seluruh pemerintah daerah untuk segera membelanjakan anggaran.

Pasalnya, di masa krisis akibat pandemi Covid-19, ekonomi Indonesia tengah dilanda keterpukuran.

Adapun, menurut Presiden, belanja pemerintah bisa diandalkan untuk menggerakkan perekonomian.

Hal itu ia sampaikan dalam rapat bersama para gubernur di Istana Bogor, Rabu (15/7/2020).

"Yang bisa diharapkan sekarang ini, semua negara hanya satu yang diharapkan."

"Yaitu belanja pemerintah, spending kita, belanja pemerintah," kata Jokowi dikutip Tribunnews dari Setkab.go.id.

Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (24/6/2020). Jokowi akan membubarkan 18 lembaga negara.
Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (24/6/2020). Jokowi akan membubarkan 18 lembaga negara. (Antara Foto/Sigid Kurniawan/Pool)

Baca: Ini 5 Provinsi Terbaik dalam Penanganan Covid-19 Menurut Presiden Jokowi, Mana Saja?

Untuk itu, pihaknya menyindir agar kepala daerah tidak mengendapkan anggaran belanjanya.

Berita Rekomendasi

Sebab, pembelanjaan tersebut bisa membuat ekonomi di daerah masing-masing menjadi lebih cepat pulih.

"Oleh sebab itu, jangan sampai ada nge-rem."

"Kalau ekonomi di provinsi Bapak Ibu semuanya ingin cepat pulih, belanjanya semuanya harus dipercepat," sambung Jokowi.

Selain itu, Jokowi menegaskan, terkait pembelanjaan merupakan buntut masih besarnya anggaran yang belum diserap pemda.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri), Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (tengah), Gubernur Jawa Timur Khafifah Indar Parawangsa (kanan), saat menghadiri acara musyawarah nasional ke-VI Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2019). Munas APPSI VI ini, mengambil tema Penguatan Ketahanan Daerah Menghadapi Tantangan Global dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional. Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri), Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (tengah), Gubernur Jawa Timur Khafifah Indar Parawangsa (kanan), saat menghadiri acara musyawarah nasional ke-VI Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2019).  (WARTA KOTA/Angga Bhagya Nugraha)

Baca: Pengamat: Presiden Jokowi Sesekali Marah Juga Tidak Jadi Masalah

"Perlu saya ingatkan, uang Pemda yang ada di bank itu masih Rp 170 triliun, 'guede' sekali ini," kata Presiden.

Jokowi mengatakan, bila dalam situasi normal, pemerintah daerah bisa berharap adanya investasi swasta untuk menggerakkan perekonomian.

Namun, Jokowi menuturkan, cara tersebut tidak bisa lagi diterapkan dalam kondisi pandemi seperti sekarang.

"Enggak bisa lagi kita mengharapkan investasi, swasta, enggak."

"Karena ini munculnya memang harus dari belanja pemerintah," imbuhnya.

Warga mengantre mengambil paket Ramadan saat penyerahan di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (12/5/2020). PT Avrist Assurance menyerahkan paket Ramadan kepada 3.000 kepala keluarga yang perekonomiannya terdampak dari pandemi Covid-19. Donasi paket Ramadan ini merupakan konversi dari jumlah penonton Wellness Made Easy Avrist Assurance yang berhasil dicapai melalui Instagram Live viewers dengan para figure sosial media dari 4-7 Mei 2020 lalu. Tribunnews/Irwan Rismawan
Warga mengantre mengambil paket Ramadan saat penyerahan di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (12/5/2020). PT Avrist Assurance menyerahkan paket Ramadan kepada 3.000 kepala keluarga yang perekonomiannya terdampak dari pandemi Covid-19. (Tribunnews/Irwan Rismawan)

Baca: Jokowi Siapkan Inpres untuk Payung Hukum Kepala Daerah Berikan Sanksi: Agar Masyarakat Taat

Jokowi mengatakan, pada kuartal pertama 2020, ekonomi RI masih tumbuh di angka 2,97 persen, turun dari kisaran 5 persen.

Pada kuartal kedua ini, Jokowi mengaku sudah menerima prediksi, ekonomi akan minus 4,3 persen.

Untuk itu, pada kuartal ketiga bulan Juli, Agustus, dan September, Jokowi menyebut merupakan momentum yang tepat untuk menggenjot perekonomian.

"Kalau kita enggak bisa mengungkit di kuartal ketiga, jangan berharap kuartal keempat akan bisa, sudah."

"Harapan kita hanya ada di kuartal ketiga, Juli, Agustus, dan September," kata Jokowi.

Prediksi Jokowi soal puncak Covid-19

Sebelumnya, Presiden memprediksi puncak penyebaran virus corona atau Covid-19 di Indonesia.

Pihaknya menuturkan, puncak pandemi akan terjadi pada Agustus dan September 2020.

Hal itu disampaikan Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, (13/7/2020).

"Kalau melihat angka-angka memang nanti perkiraan puncaknya ada di Agustus atau September, perkiraan terakhir," kata Presiden.

Namun menurutnya, prediksi tersebut bisa saja berubah.

Terlebih, bila tidak ada langkah antisipasi yang tepat dalam penanggulangan Covid-19.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menyerahkan bantuan modal kerja kepada pedagang kecil di halaman Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (15/7/2020). / Capture YouTube Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menyerahkan bantuan modal kerja kepada pedagang kecil di halaman Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (15/7/2020).  (Capture YouTube Sekretariat Presiden)

Baca: Presiden Jokowi Minta Semua Kepala Daerah Ganti Budaya Kerja Bertele-tele

Pasalnya, di beberapa daerah, angka kenaikan Covid-19 yang sudah mulai melandai justru kembali melonjak.

Seperti yang dialami oleh DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Oleh sebab itu, pengendalian kasus Covid-19 bergantung pada kinerja jajarannya.

Jokowi menuturkan, pihaknya terus mengingatkan agar para menteri lebih bekerja keras.

"Tapi kalau kita tidak melakukan sesuatu, ya bisa angkanya berbeda."

"Oleh sebab itu saya minta pada para menteri untuk bekerja keras," katanya.

(Tribunnews.com/Maliana)

 
Sumber: TribunSolo.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas