TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai saat ini Indonesia dalam hal produktivitas tenaga kerja bukanlah yang terbaik.

Hal itulah yang ingin digenjot oleh pemerintah dalam menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul agar berimplikasi kemenangan dalam persaingan global.

"Salah satu kriteria SDM unggul adalah tingkat produktivitas. Sayangnya ketika kita berbicara produktivitas, khususnya produktivitas tenaga kerja, kita bukan yang terbaik di ASEAN," kata Ma'ruf dalam sambutan wisuda Universitas Terbuka tahun 2019-2020 secara daring, Selasa (21/7/2020).

Dari data ASEAN melalui Productivity Organization (APO) yang diterbitkan dalam APO Productivity Data Book 2019, posisi produktivitas per pekerja Indonesia berada pada peringkat kelima dari 10 negara ASEAN yang tergabung dalam APO.

"Produktivitas per pekerja Indonesia berkisar 26.000 USD, hanya seperlima dari Singapura yang berada di peringkat pertama dengan produktivitas per pekerja sebesar 142.300 USD," ujarnya.

Baca: Kemenkeu Sebut UMKM Mesti Dibantu karena Serap Banyak Tenaga Kerja

Indonesia, dikatakan Ma'ruf, juga masih terpaut jauh dengan Malaysia dengan produktivitas per pekerja sebesar 60.000 USD.

"Dari data di atas kita harus mengakui bahwa upaya untuk meningkatkan kapasitas SDM agar dapat berkompetisi secara global masih harus dipacu, harus terus dipacu," lanjutnya.

Ditambah, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat yang dikeluarkan pada Agustus 2019, angka usia 15 tahun ke atas sebanyak 125,57 juta penduduk.

Namun, Ma'ruf menyebut hanya sekitar 12,27 juta atau hanya 9,7 persen yang berkesempatan menikmati pendidikan tinggi dan merupakan lulusan universitas.

"Saat ini Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi kita masih di bawah 40 persen," katanya.

Maka itulah, lembaga pendidikan termasuk Universitas Terbuka, dikatakan Ma'ruf, turut memikul tanggung jawab yang besar dalam upaya menciptakan SDM unggul.

"Oleh karena itu, dengan adanya Universitas Terbuka yang menjadi pionir dalam pembelajaran jarak jauh, diharapkan dapat mendorong angka APK tersebut menjadi lebih baik. Hal ini juga sesuai dengan roadmap pemerintah dalam menyediakan pendidikan tinggi dalam skala tidak terbatas dan biaya yang terjangkau bagi masyarakat," pungkasnya.