Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pilkada Serentak 2020

ST Burhanuddin Minta Jaksa Netral di Pilkada

Institusi Kejaksaan, dia menambahkan, mempunyai peran strategis di penegakan hukum Pilkada melalui Sentra Gakkumdu.

ST Burhanuddin Minta Jaksa Netral di Pilkada
Glery Lazuardi/Tribunnews.com
Jaksa Agung, ST Burhanuddin, memimpin upacara peringatan Hari Bhakti Adhyaksa Tahun 2020. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jaksa Agung, ST Burhanuddin, meminta jajaran bersikap netral di pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. Menurut dia, Jaksa mempunyai peran menciptakan pesta demokrasi rakyat yang berkualitas.

"Saya menegaskan aparat penegak hukum, Kejaksaan khususnya di Sentra Gakkumdu bersikap netral, independen dan objektif dalam rangka menghadirkan upaya penegakan hukum yang sosial dan tidak memihak," kata dia, saat memberikan kata sambutan di upacara peringatan Hari Bhakti Adhyaksa Tahun 2020 di aula Baharudin Lopa, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Rabu (22/7/2020).

Dia menjelaskan bentuk sikap netralitas tersebut berupa tidak mendukung atau melakukan perbuatan yang mengarah kepada keberpihakan pada salah satu pasangan calon.

Baca: Hadapi Pilkada 2020, Soliditas Internal PDIP Dinilai Makin Kuat

Selain itu, kata dia, Jaksa tidak terlibat berkegiatan kampanye mendukung pasangan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah.

"Tidak menggunakan fasilitas terkait jabatan atau dinas, tidak membuat keputusan tindakan menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dan tidak mengadakan kegiatan pada keberpihakan terhadap calon," kata dia.

Dia menegaskan penyelenggaraan pilkada merupakan salah satu tugas besar yang menanti Korps Adhyaksa.

Untuk itu, dia mengingatkan jajaran agar proaktif mengawal dan menjaga pelaksanaan pilkada.

Baca: PKS Tak Persoalkan PDIP Enggan Berkoalisi di Pilkada 2020

Institusi Kejaksaan, dia menambahkan, mempunyai peran strategis di penegakan hukum Pilkada melalui Sentra Gakkumdu.

Selama bertugas, Kejaksaan bekerjasama dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

"Sentra Gakkumdu harus selalu dioptimalkan guna menciptakan kerjasama sinergis dalam persoalan yang timbul di pilkada. Saya menegaskan sebagai aparat negara agar peran kejaksaan peran aktif memberdayakan peran aktif menentukan keberhasilan pilkada," tambahnya.

Baca: Survei Indikator: Mayoritas Masyarakat Menginginkan Pilkada Serentak 2020 Ditunda

Untuk diketahui, Pilkada 2020 akan digelar di 270 daerah meliputi sembilan provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten.

Sembilan provinsi, yaitu Sumatra Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah. Sementara, 37 kota yang menggelar pilkada tersebar di 32 provinsi dari total 34 provinsi di seluruh Indonesia.

Jumlah Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 bertambah sebesar 456.256 pemilih.

Angka 456.256 pemilih itu merupakan data pemilih pemula tambahan. Penambahan itu mengakibatkan saat ini total DP4 sejumlah 105.852.716 pemilih dari sebelumnya. 105.396.460 pemilih

Ikuti kami di
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Hendra Gunawan
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas