Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Adian Napitupulu Bantah Minta Jatah Komisaris BUMN ke Erick Thohir

Adian Napitupulu secara blak-blakan membantah dirinya meminta jatah kursi komisaris di BUMN kepada Menteri BUMN Erick Thohir.

Adian Napitupulu Bantah Minta Jatah Komisaris BUMN ke Erick Thohir
Tribunnews.com/Fransiskus Adhiyuda
Politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (12/6/2020) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu secara blak-blakan membantah dirinya meminta jatah kursi komisaris di BUMN kepada Menteri BUMN Erick Thohir.

Hal ini diungkapkannya dalam diskusi virtual 'Bincang Santai Bersama Adian Napitupulu Uncensored', Kamis (23/7/2020).

Dalam kesempatan itu, Adian mempertanyakan bukti dirinya meminta jatah tersebut. Karena dia mengaku tak pernah berkomunikasi dengan Erick Thohir selepas Pilpres berakhir.

"Kalau dikatakan saya meminta jatah komisaris, buktinya apa? Saya tidak pernah berkomunikasi dengan Erick Thohir. Saya tidak pernah bertemu dengan dia, saya tidak pernah WhatsApp-an dengan dia, telponan dengan dia sejak selesai pilpres. Kalau waktu pilpres wajar ya, karena saya sama-sama di tim kampanye juga," ujar Adian, Kamis (23/7/2020).

Baca: Pengamat Sebut Ide dan Usulan Adian Terkait BUMN Perlu Diterima

Dia ingin meluruskan bahwa bukan pihaknya yang meminta jatah kursi komisaris BUMN atau kursi menteri. Justru sebenarnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta nama dari pihaknya.

Adian menyebut dirinya dan rekan-rekan aktivis 98 sempat bertemu sebanyak tiga kali dengan Presiden Joko Widodo.

"Dulu ada tiga kali pertemuan, kami dengan teman-teman 98 dengan Presiden Jokowi. Saya tidak sendirian dan ada sekian banyak orang yang bicara dan mendengarkan sama-sama. Jadi kalau saya meminta jatah komisaris kayaknya tidak benar, yang ada presiden meminta nama-nama dari kita,” jelasnya.

Baca: Sindir Dirut BUMN Kebanyakan Hadiri Acara, Erick Thohir: Kapan Kerjanya ?

Adian mengungkap pada pertemuan terakhir pada 16 Juni 2019 di Hotel Sahid Jaya, Jokowi mengungkap kesempatan dari para aktivis 98 untuk membantu dirinya karena ada banyak posisi yang bisa diisi mulai dari menjadi menteri, duta besar, hingga kursi direksi atau komisaris BUMN.

"Kita nggak minta, kita diminta dan ditawarkan. Kalau mau, (kata Jokowi) serahkan nama-namanya ke Mensesneg," ungkapnya.

Namun, Adian mengatakan tidak ada lagi pembahasan ataupun pertemuan dengan Jokowi selepas itu. Hanya saja Adian sempat bertemu dengan Jokowi saat dilantik menjadi Presiden kedua kalinya pada 20 Oktober 2019.

Dia kemudian bercerita mendapatkan pesan melalui aplikasi percakapan WhatsApp dari pihak istana pada 30 Oktober 2019. Dimana meminta nama-nama untuk mengisi posisi komisaris BUMN hingga duta besar.

"Tiba-tiba 30 Oktober, saya dapat WhatsApp dari Istana. Apa isinya? Minta nama-nama, longlist. Saya tanya nama-nama untuk apa, (kemudian dijawab) bisa untuk komisaris dan dubes," kata dia.

"Mungkin 2-3 hari setelahnya (daftar nama itu) saya antar. Nah itu kronologis sesungguhnya. Saya nggak mau kemudian dibalik seolah-olah kita yang minta. Kita yang bawa-bawa map kayak mau ngelamar pekerjaan, nggak seperti itu," imbuh Adian.

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Malvyandie Haryadi
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas