Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Kasus Djoko Tjandra

KPK Bakal Telisik Adanya Dugaan Suap atau Gratifikasi Dalam Skandal 'Surat Sakti' Djoko Tjandra

KPK bakal melakukan penindakan baik secara langsung maupun melalui koordinasi dan supervisi jika ditemukan ada dugaan suap dalam Kasus Djoko Tjandra

KPK Bakal Telisik Adanya Dugaan Suap atau Gratifikasi Dalam Skandal 'Surat Sakti' Djoko Tjandra
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menyatakan pihaknya bakalan melakukan penindakan baik secara langsung maupun melalui koordinasi dan supervisi jika ditemukan adanya dugaan suap dalam skandal buronan perkara pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra.

Apalagi, terdapat sejumlah perwira tinggi Polri yang membantu Djoko Tjandra untuk dapat melenggang keluar dan masuk Indonesia tanpa terdeteksi.

"Djoko Tjandra buron, kalau kehadirannya dan aktivitasnya pada saat beberapa waktu lalu misalnya di-back up aparat penegak hukum atau aparat pemerintah kalau ada indikasi suap atau indikasi gratifikasi tentu kami akan lakukan penindakan lebih lanjut baik langsung maupun supervisi," kata Nurul Ghufron saat dikonfirmasi, Kamis (23/7/2020).

Baca: Djoko Tjandra Disebut Masih Berbisnis, MAKI: Jangan Sampai Dikadali dalam Urusan Ekonomi

Meski demikian, Ghufron mengatakan, pihaknya belum memutuskan untuk mendalami kasus ini.

Dikatakan, pihaknya akan berkoordinasi dan supervisi dengan kepolisian yang sedang menangani kasus skandal Djoko Tjandra.

Baca: Kemlu Siap Fasilitasi Pemulangan Djoko Tjandra ke Indonesia dari Malaysia

Jika dari penanganan yang dilakukan Kepolisian ditemukan adanya dugaan suap dan gratifikasi, KPK akan turut menangani kasus tersebut sesuai kewenangan yang dimiliki.

"Artinya kami belum bisa memberikan kepastian. Kami akan melakukan supevisi maupun koordinasi karena teman-teman aparat penegak hukum lain sedang berproses. Kalau di dalamnya ada suap atau gratifikasi maka sebagaimana pasal 11 (UU KPK) adalah wewenang KPK," katanya.

Polri Terbitkan SPDP Brigjen Prasetijo Utomo Soal Pemalsuan Surat Buronan Djoko Tjandra

 Direktorat Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terhadap Brigjen Prasetijo Utomo.

Halaman
12
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Adi Suhendi
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas