Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Politikus PPP Sebut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud Belum Punya Landasan Hukum

Di sisi lain, Illiza juga menyinggung bahwa POP sebenarnya belum mempunyai payung hukum yang jelas.

Politikus PPP Sebut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud Belum Punya Landasan Hukum
Tangkap Layar
Mendikbud Nadiem Makarim dalam wawancara daring dengan media, Sabtu (11/7/2020). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PPP Illiza Sa’adudin Djamal angkat bicara terkait Program Organisasi Penggerak (POP) yang menjadi bahan perbincangan masyarakat beberapa hari terakhir.

"Kami menyayangkan POP yang saat ini anggarannya masih dibahas di DPR itu menyulut kontroversi di tengah masyarakat yang disebabkan kurangnya transparansi yang dilakukan Kemendikbud dalam menyeleksi organisasi penggerak yang akan berkontribusi pada program ini," ujar Illiza kepada wartawan, Kamis (23/7/2020).

Apalagi kurangnya transparansi itu, kata Illiza, menyebabkan kekecewaan Muhammadiyah dan NU yang selama ini dikenal sebagai organisasi yang mempunyai sejarah panjang pada kontribusi pendidikan di Indonesia.

Baca: Dikritik Muhammadiyah dan NU, Kemendikbud Ungkap Ada 3 Skema Pembiayaan Program Organisasi Penggerak

Dia menilai seharusnya Kemendikbud tidak hanya menggandeng Muhammadiyah dan NU sebagai organisasi penggerak, namun melibatkan keduanya dalam membangun konsep POP. 

"Karena mereka mempunyai pengalaman dalam dunia pendidikan, terbukti mempunyai lembaga pendidikan dari tingkat pra sekolah hingga perguruan tunggi serta menjangkau semua kalangan masyarakat, bahkan jauh sebelum Indonesia ini merdeka," kata dia.

Di sisi lain, Illiza juga menyinggung bahwa POP sebenarnya belum mempunyai payung hukum yang jelas.

"POP sendiri sebenarnya merupakan program yang belum mempunyai payung hukum yang jelas karena Komisi X DPR RI belum selesai melakukan pembahasan terkait peta jalan pendidikan," jelasnya.

Sehingga, lanjutnya, ketika peta jalan masih dalam tahap pembahasan, maka apapun program yang dijadikan sebagai pengejawantahan dari visi Merdeka Belajar yang realisasi programnya menggunakan anggaran negara harus melalui pembahasan di Komisi X.

Apalagi, Illiza mengatakan anggaran POP yang dianggarkan oleh Kemendikbud belum dibahas dan belum disetujui oleh DPR RI.

"Anggaran POP yang direncanakan sebesar Rp 595 miliar pertahun di komisi X masih berupa pagu indikatif. Jadi belum ada kesepakatan terkait hal tersebut, karena masih menunggu pembahasan di Badan Anggaran DPR RI," kata dia.

"POP nantinya diharapkan menjadi bagian dari visi merdeka belajar yang fokusnya adalah untuk mencapai hasil belajar siswa dengan tujuan meningkatnya numerasi, literasi dan karakter siswa. Diharapkan POP dapat membantu sekolah penggerak," tandasnya.

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas