TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - GM FKKPI (Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri) siap mengawal pembahasan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Menurut GM FKKPI, RUU BPIP dapat mendorong kinerja BPIP semakin optimal, terutama dalam menjalankan program implementasi nilai-nilai Pancasila di masyarakat.

Dukungan ini disampaikan para pengurus GM FKPPI kepada pimpinan BPIP dalam rapat audiensi di Gedung BPIP, Jalan Veteran III, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (22/7/2020) lalu.

Baca: Pengamat Sindir Jimly Ashiddiqie Soal BPIP Tak Perlu UU: Kontradiktif Dengan Pandangannya Sendiri

Wakil Ketua Umum GM FKPPI, Agoes Soerjanto mengatakan, pihaknya menyambut baik RUU BPIP yang sedang dibahas di DPR. Sebagai respons cepat dari usulan berbagai pihak agar nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan dengan perlindungan hukum.

"Kita kawal bersama sampai disahkan dan tindak lanjut kemudian," kata Agoes.

Dia berharap tidak ada lagi respons negatif dari RUU BPIP yang kini telah resmi dibahas di DPR. Pasalnya, RUU BPIP secara substansi berbeda dengan RUU HIP. Diketahui, RUU BPIP hanya memuat ketentuan tentang tugas, fungsi, wewenang, dan struktur BPIP.

Baca: Politikus PDIP: Pemerintah Setuju RUU HIP Dalam Konteks Perkuat BPIP

Agoes mengungkapkan RUU BPIP tersebut sangat ringkas, hanya berjumlah 16 halaman; terdiri dari 7 bab dan 17 pasal. Sementara RUU HIP berjumlah 46 halaman berisi 10 bab dan 60 pasal.

"BPIP akan semakin memiliki acuan hukum yang kuat, sistemik dan berkesinambungan dalam melaksanakan tugasnya mengimplementasikan Pancasila di segala bidang dan aspek kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa,” ungkap Agoes.

Sekjen GM FKPPI Ari Garyanida menambahkan, audiensi ini penting sebagi pembinaan Pancasila di berbagai sektor.

"Salah satunya bagaimana BPIP berperan menjalankan program pembinaan Pancasila di sektor pendidikan, sektor dunia usaha dan sektor-sektor lainnya. Atau bagaimana BPIP menyiapkan mekanisme teknik pembinaan Pancasila agar masyarakat agar mudah mengamalkannya secara kesadaran tinggi dan kultural," bebernya.

GM FKPPI berharap, RUU BPIP akan mengatur bagaimana penanaman nilai-nilai Pancasila kembali dilakukan melalui pendidikan sejak usia dini.

“Ke depan generasi muda akan siap menjadikan Pancasila sebagai alat pertahanan yang mujarab dalam menangkal segala gangguan dan ancaman globalisasi. Pancasila jangan dipergunjingkan lagi. Pancasila adalah final,” tandas Agoes.

Baca: Pertanyakan RUU BPIP, Fraksi PKS Tak Ingin DPR Terkesan Hanya Ingin Ubah Judul RUU HIP

Kepala BPIP Yudian Wahyudi menyambut baik dukungan dari GM FKPPI. Pihaknya ingin Pancasila bisa dirasakan di semua lini kehidupan. Dia tidak ingin kaum muda Indonesia tak memahami ideologi bangsanya sendiri.

Wakil Kepala BPIP Hariyono menegaskan, BPIP punya tanggung jawab untuk mengamankan Pancasila. Soalnya, Pancasila sudah terpantau semakin surut di era seperti saat ini. Kalau kondisi itu dibiarkan, persatuan dan kesatuan bangsa bisa terancam oleh ideologi lain.

Baca: RUU HIP Jadi Topik Panas Pertemuan HNW dengan Masyarakat

Sementara Sekretaris Utama BPIP Karjono menegaskan, pihaknya senantiasa menampung aspirasi masyarakat.

Untuk itu, ia mengajak semua pihak saling menjunjung tinggi proses pembentukan peraturan perundang-undangan kepada DPR dan pemerintah dengan tetap mendengarkan suara rakyat. (*)