Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pilkada Serentak 2020

Perludem: Buat Apa Partai Politik Usung Mantan Pengguna Narkotika Jadi Calon Kepala Daerah

Partai politik disarankan agar tak mengusung calon kepala daerah yang pernah terlibat masalah hukum maupun moral dalam Pilkada 2020.

Perludem: Buat Apa Partai Politik Usung Mantan Pengguna Narkotika Jadi Calon Kepala Daerah
Danang Triatmojo/Tribunnews.com
Fadli Ramadhanil 

Menurut Fadli, partai harus membangun mekanisme verifikasi sebelum menentukan calon kepala daerah.

Teknisnya, kata Fadli, partai bisa bekerjasama dengan BNN Pusat, BNN daerah, dan sejumlah rumah sakit rehabilitasi untuk menelusuri jejak rekam apakah calon yang akan diusung itu pernah terlibat dalam penyalahgunaan obat-obatan zat adiktif atau tidak.

"Jadi desakannya tidak hanya kepada membangun sistem verifikasi terhadap mantan pengguna narkoba tapi juga mendesak kepada partai untuk lebih hati-lebih mencalonkan siapa orang yang akan diusung. Jadi kan tidak boleh melihat problem ini hanya dari satu aspek saja," jelasnya.

Fadli mendorong Komisi II DPR, Kementerian Dalam Negeri, KPU dan Bawaslu menggodok peraturan yang melarang mantan pengguna narkoba maju dalam Pilkada.

Aturan tersebut bisa berpedoman pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang syarat pencalonan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 yang dimuat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016.

"Itu kalau kita bicara proses dihilirnya kalau nanti memang ada mantan pengguna narkoba dicalonkan. Jadi harus ada instrumen hukum yang disiapkan. Tapi sebelum itu ya proses di hulunya ya partai politik. Ngapain partai nyalonin mantan pengguna narkotika," katanya.

Fadli menambahkan, partai tidak boleh bersikap pragmatis dalam mengusung calon pejabat publik seperti calon kepala daerah.

Partai harus menjalankan sistem kaderisasi dan penjaringan calon kepala daerah.

"Iya harusnya partai punya sistem kaderisasi dan rekrutmen yang jauh lebih demokratis sehingga penelusuran jejak rekam siapa yang dicalonkan itu tidak boleh pragmatis sederhana saja tapi juga betul-betul orang yang berintegritas, orang-orang yang punya jejak rekam yang bersih. Nah itu yang kemudian harus diperhatikan (partai)," kata Fadli.

Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas