Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Legislator PKS: Dinasti Politik Buruk untuk Demokrasi

menurut Mardani harus ada regulasi yang jelas guna mencegah terjadi dinasti politik dalam sebuah negara.

Legislator PKS: Dinasti Politik Buruk untuk Demokrasi
ist
Diskusi Forum Legislasi bertajuk 'UU Pilkada dan Kekhawatiran Menguatnya Dinasti Politik' di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (28/7/2020) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai dinasti politik sangat buruk bagi perkembangan kualitas demokrasi.

Karena itu, menurut Mardani harus ada regulasi yang jelas guna mencegah terjadi dinasti politik dalam sebuah negara.

Baca: Siap Ajak Achmad Purnomo Lawan Gibran, PKS: Kita Kalahkan Dinasti Politik di Kota Solo

Baca: Gibran Jawab Tudingan soal Politik Dinasti: Saya Ikut Kontestasi, Bisa Menang Bisa Kalah

"Terkait dinasti politik, kami berpandangan ini buruk untuk demokrasi. Ini bagian dari residu demokrasi. Benar bahwa negara lain juga ada dinasti politik," kata Mardani dalam Forum Legislasi bertajuk 'UU Pilkada dan Kekhawatiran Menguatnya Dinasti Politik' di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (28/7/2020).

Mardani berpandangan, seorang pemimpin harus memiliki track record atau rekam jejak dalam memimpin publik, sehingga ada pembelajaran secara mental dan kemampuan dalam mengelola publik.

Secara lebih spesifik, ia menilai seorang pemimpin harus punya perjuangan politik dari bawah sebelum melanjutkan tongkat kepemimpinan.

Mardani mencontohkan Puan Maharani.

Baca: PKS Incar Achmad Purnomo, Tantang Gibran di Pilkada Solo

Mardani mengatakan, Ketua DPR RI Puan Maharani memulai karier politik sejak menjabat sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) PDI Perjuangan Jawa Tengah, hingga kini menjadi Ketua DPR RI periode 2019-2024.

"Saya memuji Ibu Puan Maharani, sebelum jadi Ketua DPR itu kariernya mulai dari bawah. Sempat mulai dari Ketua Bappilu Jateng, lalu maju sebagai anggota DPR, lalu jadi menteri dan menjadi Ketua DPR, itu dari bawah," ujar Mardani.

Lebih lanjut, Mardani mengatakan pengalaman adalah kunci sukses atau tidaknya seseorang memimpin sebuah daerah.

Akan menjadi bahaya jika proses menjadi pemimpin dilakukan dengan cara instan.

“Yang tidak tepat itu ketika prosesnya instan lalu tiba-tiba maju sebagai calon kepala daerah. Padahal kalau bisa itu merangkak dari bahwa seperti Ketua RT, RW, Karang Taruna, KNPI yang asalnya dari bawah, jadi ada pengalaman mengurus publik," pungkas Mardani.

Penulis: chaerul umam
Editor: Sanusi
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas