Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) PP Muhammadiyah, Baedhowi menegaskan pihaknya tidak ikut dalam evaluasi Program Organisasi Penggerak (POP) yang digagas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud).

Baedhowi mengatakan, evaluasi tersebut merupakan urusan internal dari Kemendikbud.

Baca: Soal Kisruh POP Kemendikbud, Muhammadiyah Sebut Nadiem Makarim Lecehkan DPR

"Evaluasi Program Organisasi Penggerak merupakan urusan internal Kemendikbud, untuk itu Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah tidak terlibat," ujar Baedhowi melalui keterangan tertulis, Selasa (28/7/2020).

Baedhowi mengatakan pihaknya bakal berfokus pada peningkatan kualitas guru.

Serta membantu pembelajaran sekolah di tengah pandemi Covid-19 ini.

"Fokus pada peningkatan kualitas guru dan siswa termasuk penanganan sekolah di masa pandemi Covid-19," tutur Baedhowi.

Menurut Baedhowi, pihaknya tetap akan membantu pemerintah.

Muhammadiyah akan terus melakukan pemberdayaan terhadap dunia pendidikan di Indonesia.

Dia menyebut Majelis Dikdasmen saat ini fokus menangani sistem pembelajaran di sekolah, madrasah, pesantren Muhammadiyah selama Pandemi Covid-19.

"Dengan sumber daya internal kami akan tetap membantu pemerintah meningkatkan kapasitas sumber daya pendidikan di Indonesia termasuk di lingkungan persarikatan Muhammadiyah," kata Baedhowi.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan akan melakukan evaluasi lanjutan terhadap Program Organisasi Penggerak.

Baca: Pimpinan DPR Minta Kemendikbud Terbuka kepada Publik soal POP

Evaluasi ini dilakukan setelah beberapa organisasi masyarakat menyatakan mundur karena menilai banyak kejanggalan dalam program ini.

"Kemendikbud telah memutuskan untuk melakukan proses evaluasi lanjutan untuk menyempurnakan program organisasi penggerak," ujar Nadiem dalam konferensi pers secara daring, Jumat (24/7/2020).