Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

BUMN Diminta Transparan dan Lakukan Proses Seleksi Terbuka untuk Jabatan Direksi dan Komisaris

Orientasi profit artinya BUMN diminta transparan dan melakukan proses seleksi terbuka untuk jabatan direksi dan komisaris

BUMN Diminta Transparan dan Lakukan Proses Seleksi Terbuka untuk Jabatan Direksi dan Komisaris
TRIBUNNEWS.COM/IST
Pengamat Birokrasi sekaligus Chairman dari Indonesian Bureaucracy dan Service Watch, Nova Andika, PK ditolak MA, seharusnya BANI versi Sovereign sudah menghentikan segala aktifitasnya, atau berganti nama. TRIBUNNEWS.COM/IST 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Indonesia diminta memanfaatkan BUMN untuk membantu masyarakat yang tengah terdampak resesi ekonomi hingga pemutusan hubungan kerja.

Ketua Bidang Hukum dan Kebijakan Publik Pengurus Pusat Baitul Muslimin Indonesia (PP Bamusi) PDI Perjuangan, Nova Andika mengatakan caranya adalah BUMN wajib diarahkan untuk berorientasi profit.

Baca: 6 Kantor BUMN Disebut Terpapar Covid-19, Stafsus Menteri BUMN: Data Dinkes DKI Salah

Orientasi profit artinya BUMN diminta transparan dan melakukan proses seleksi terbuka untuk jabatan direksi dan komisaris yang berjumlah kurang lebih 7.000 orang.

"BUMN berorientasi profit disyaratkan BUMN diisi oleh personel yang profesional, akuntabel. Juga penempatan 7.000 jabatan direksi dan komisaris hanya dengan proses rekrutmen dan seleksi terbuka yang transparan serta mengedepankan merit system," ujar Nova Andika, dalam keterangannya yang sudah dikonfirmasi Tribunnews.com, Kamis (30/7/2020).

Nova menyoroti bahwa posisi-posisi strategis pada sekitar 200 BUMN di Tanah Air selama ini diisi dengan cara seleksi dan rekrutmen tertutup.

Menurutnya hal tersebut harus diubah, karena berpotensi adanya titipan elit politik, kepentingan kelompok tertentu, hingga diduduki oleh sumber daya manusia yang tak mumpuni dalam mengelola perusahaan pelat merah.

Seleksi yang tak terbuka dapat berujung pada kasus yang belum lama ini terjadi. Nova merujuk kepada adanya sejumlah pejabat BUMN di bidang konstruksi yang diamankan KPK terkait kasus proyek fiktif dan merugikan uang negara hingga miliaran rupiah.

"Maka itu, diperlukan reorientasi BUMN yang berfokus pada profit dan penanggulangan kemiskinan akibat pandemi Covid-19 dengan proses rekrutmen dan seleksi terbuka," kata dia.

"Selanjutnya juga menyisir dan mengevaluasi personel yang telah menempati jabatan-jabatan komisaris dan direksi di tiap BUMN serta mengganti dengan SDM profesional melalui proses yang prudent dan akuntabel," imbuh Nova.

Baca: Menteri BUMN Angkat Jenderal Purnawirawan Jadi Komisaris Utama Kimia Farma

Lebih lanjut, Nova juga menyoroti banyaknya rangkap jabatan yang terjadi di BUMN. Menurutnya hal itu adalah bentuk pelanggaran terhadap UU ASN, UU Anti Korupsi, Nawacita, program reformasi birokrasi nasional, serta Pancasila sila kelima yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Jadi bagi pejabat ASN yang sudah melakukan rangkap jabatan agar segera mengundurkan diri dari posisinya di BUMN," tandasnya.

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas