Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Politikus PKS Sebut RUU Cipta Kerja Picu Pelemahan Sektor Pertanian Dalam Negeri

Slamet menyebut Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja berpotensi melemahkan pertanian dalam negeri di masa mendatang.

Politikus PKS Sebut RUU Cipta Kerja Picu Pelemahan Sektor Pertanian Dalam Negeri
Tribun Jabar/Gani Kurniawan
Sejumlah buruh yang tergabung dalam Keluarga Besar KSPSI Jabar dan SP/SB Jawa Barat melakukan unjuk rasa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (28/7/2020). Mereka menuntut lima hal yaitu, tolak gugatan Pembatalan SK UMK Tahun 2020 yang diajukan oleh Apindo Jawa Barat, cabut huruf D diktum ketujuh SK UMK Tahun 2020, tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja, terbitkan SK UMSK Kab/Kota Tahun 2020, dan tolak UU Tapera. Tribun Jabar/Gani Kurniawan 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR Fraksi PKS Slamet menyebut Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja berpotensi melemahkan pertanian dalam negeri di masa mendatang.

Ia menjelaskan, salah satunya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, yakni diubahnya ketentuan terkait pelaku usaha wajib mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dalam negeri, menjadi pelaku usaha di bidang hortikultura dapat memanfaatkan sumber daya manusia dalam negeri dan luar negeri.

Baca: Polemik yang Timbul Akibat RUU Cipta Kerja Harus Dihindari

Baca: Tolak RUU Cipta Kerja, Buruh Akan Demo Tiap Pekan Hingga 14 Agustus 2020

“Implikasinya, aturan tersebut berpotensi menjadi pintu masuk bagi tenaga kerja asing, khususnya bidang pertanian hortikultura, yang akan berdampak tersisihnya tenaga kerja lokal. Terlebih lagi jika investornya berasal dari luar negeri,” kata Slamet kepada wartawan, Jakarta, Kamis (30/7/2020).

Selain itu, kata Slamet, muatan RUU Cipta Kerja lainnya juga berpotensi melemahkan pertanian dalam negeri, yaitu diubahnya ketentuan terkait usaha hortikultura yang dilaksanakan dengan mengutamakan penggunaan sarana hortikultura dalam negeri, menjadi penggunaan sarana hortikultura yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.

“Implikasinya, berpotensi membuka keran impor sarana pertanian (benih, pupuk, pestisida, dan lain-lain) secara ugal-ugalan tanpa memperhatikan kondisi dalam negeri. Pola impor seperti ini akan mendorong negara menjadi sangat tergantung kepada asing,” ucap Slamet.

Terakhir, Slamet juga mengungkapkan soal diubahnya ketentuan terkait usaha hortikultura yang wajib memiliki perizinan berusaha dari pemerintah pusat.

Padahal, sebelumnya perizinan usaha tersebut dikeluarkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

“Ini mereduksi peran dan kewenangan pemerintah daerah terkait perizinan. Pola seperti ini berpotensi merusak tatanan bernegara di era reformasi, yang salah satu semangatnya adalah otonomi daerah yang tertuang dalam UUD NRI 1945 amendemen ke-4 Pasal 18,” paparnya.

Ikuti kami di
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Sanusi
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas