Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Eks Dirut Garuda Indonesia Ajukan Kasasi, KPK Tunggu Salinan Putusan PT DKI Jakarta

eks Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Emirsyah Satar diketahui mengajukan kasasi atas vonis majelis hakim PT DKI Jakarta.

Eks Dirut Garuda Indonesia Ajukan Kasasi, KPK Tunggu Salinan Putusan PT DKI Jakarta
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Mantan Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar usai menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (30/12/2019). Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa yang bersangkutan menerima suap dari mantan Direktur Utama PT Mugi Rekso Abadi Soetikno Soedarjo terkait pengadaan pesawat dan mesin pesawat di PT Garuda Indonesia. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menunggu salinan resmi putusan banding dari Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta.

Sebelumnya, eks Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Emirsyah Satar diketahui mengajukan kasasi atas vonis majelis hakim PT DKI Jakarta.

"Saat ini KPK masih akan menunggu salinan resmi putusan lengkapnya dari PT DKI Jakarta," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara Penindakan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Selasa (4/8/2020).

Kata Ali, setelah KPK menerima salinan lengkap, pihaknya akan mempelajari seluruh pertimbangan kasasi. Kemudian baru bisa mengambil sikap atas kasasi tersebut.

Baca: Mantan Dirut Garuda Emirsyah Satar Ajukan Kasasi

"Apakah akan kasasi ataukah menerima putusan tersebut," kata dia.

Ali menjelaskan, langkah Emirsyah Satar untuk menempuh langkah kasasi merupakan hak terdakwa sebagaimana ketentuan hukum acara yang berlaku.

"Perkembangannya akan kami informasikan lebih lanjut," jelasnya.

Seperti diketahui majelis hakim PT DKI Jakarta menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara dalam tingkat banding kepada Emirsyah Satar.

Kuasa Hukum Emirsyah, Luhut Pangaribuan, menyatakan kliennya tidak melakukan perbuatan secara aktif dalam pengadaan pesawat dan mesin dari Airbus dan Rolls-Royce sebagaimana yang didakwakan.

"Intinya ES (Emirsyah Satar) tidak pernah secara aktif dalam pengadaan di Garuda termasuk yang didakwakan. Termasuk dengan vendor seperti RR [Rolls-Royce] dan Airbus. Ini diakui dalam putusan tapi dinyatakan suap aktif untuk mendapatkan sesuatu. Jadi, ada yang salah dalam penerapan hukum. Oleh karena itu harus diperbaiki MA (Mahkamah Agung)," kata Luhut lewat pesan tertulis, Selasa (4/8/2020).

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas