Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Kasus Djoko Tjandra

Soal Djoko Tjandra, Kejaksaan Agung: Jaksa Tidak Melakukan Penahanan Melainkan Melakukan Eksekusi

Kejaksaan Agung memberikan tanggapan terkait penahanan Djoko Tjandra yang dipertanyakan Otto Hasibuan.

Soal Djoko Tjandra, Kejaksaan Agung: Jaksa Tidak Melakukan Penahanan Melainkan Melakukan Eksekusi
Tribunnews.com/ Igman Ibrahim
Kapuspenkum Kejagung Hari Setiyono di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Rabu (15/1/2020). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kejaksaan Agung memberikan tanggapan terkait penahanan Djoko Tjandra yang dipertanyakan  Otto Hasibuan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum, Hari Setiyono, menjelaskan pelaksanaan putusan pengadilan ata eksekusi yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrach van gewijsde) dalam perkara pidana merupakan bagian dari penegakan hukum pidana yang dilakukan Jaksa sesuai dengan wewenang yang diberikan undang-undang.

Kewenangan tersebut tertuang dalam pasal 270 KUHAP yang menyatakan " pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan Salinan Surat kepadanya".

Kemudian, dalam pasal 30 ayat (3) huruf b Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang menyatakan "Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Selanjutnya dalam pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "Pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Jaksa".

Menurut Hari Setiyono putusan permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan DJoko Tjandra telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga setelah terpidana berhasil ditangkap maka Jaksa bisa melakukan eksekusi.

Baca: Kejaksaan Agung Siap Hadapi Kuasa Hukum Djoko Tjandra Jika Eksekusinya Dipersoalkan

Eksekusi terhadap Djoko Tjandra pun dilaksanakan Jumat (31/7/2020) berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor: Print-693/ M.1.14/fd.1/05/2020 tanggal 20 Mei 2020.

Djoko Tjandra dijebloskan ke rumah tahanan negara kelas 1 Jakarta Pusat untuk menjalani pidana penjara selama dua tahun dan pidana denda sebesar Rp15.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan.

"Sehingga yang dilakukan jaksa adalah melakukan eksekusi hukuman badan untuk menjalankan putusan hakim PK," katanya.

Baca: Politikus NasDem Minta Semua Pihak yang Bantu Djoko Tjandra Diproses Hukum

Hari mengatakan terkait adanya pendapat yang menyatakan bahwa penahanan terpidana tersebut tidak sah karena putusan PK tersebut tidak sesuai dengan pasal 197 (1) huruf k jo Ayat (2) KUHAP sehingga putusan tersebut batal demi hukum pihaknya dalam posisi menghormati pendapat tersebut.

Ditegaskaskan Hari, dalam kasus Djoko Tjandra, kejaksaan tidak dalam posisi melakukan penahanan tetapi eksekusi.

Halaman
12
Editor: Adi Suhendi
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas