Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

KPK Soroti Sistem Kaderisasi di Partai Politik

Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron, menyoroti sistem kaderisasi di partai politik.

KPK Soroti Sistem Kaderisasi di Partai Politik
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron, menyoroti sistem kaderisasi di partai politik.

Menurut dia, sistem kaderisasi di partai politik belum berjalan.

"Tidak ada sistem kaderisasi calon baik untuk legislatif untuk kepala daerah. Itu harus dari kader. Tidak ada kaderisasi. Mencari orang popularitas, mencari orang punya duit, karena bisa membiayai proses politik," ujar dia, dalam sesi diskusi Korupsi Dalam Pusaran Rekrutmen Kepemimpinan Politik, Sabtu (8/8/2020).

Baca: KPK: Mayoritas Pendanaan Calon Kepala Daerah Dibiayai Sponsor

Dia menjelaskan, seharusnya sistem kaderisasi di partai politik itu berjalan.

Sehingga, yang akan diusung dalam kontestasi pemilihan adalah orang-orang berintegritas.

Namun, muncul fenomena mereka yang diusung adalah orang yang mempunyai uang dan sudah terkenal atau artis.

Baca: Nurul Ghufron: Jangan Caci Maki KPK

"Perspektif, kami harap partai politik ada kaderisasi dan dijamin hanya kader mencalonkan diri. Kalau hanya kader bisa mencalonkan diri tidak ada kutu loncat politik. Hanya yang populer. Jangan salahkan banyak pengusaha masuk partai politik hanya mau didaftarkan diri menjadi caleg apa kepala daerah. Jangan salahkan artis banyak terpilih, karena sudah terkenal," tuturnya.

Dia menilai salah satu alasan mengapa kaderisasi tidak berjalan adalah partai politik tidak mempunyai dana besar untuk mempersiapkan mesin politik.

Dia menyarankan agar pemerintah memberikan subsidi kepada partai politik.

"Minimal Rp 10 ribu bantuan dari negara kepada partai politik. Rp 10 ribu untuk 150 juta pemilih Indonesia. Itu hanya Rp 1,5 Triliun," katanya.

Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Adi Suhendi
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas