Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Virus Corona

Perluasan Izin Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Harus Dipahami dengan Benar 

Penyesuaian perluasan izin pelaksanaan ini seharusnya dipahami dengan benar, sehingga tidak menimbulkan kontroversi pada tahap pelaksanaan

Perluasan Izin Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Harus Dipahami dengan Benar 
Tribunnews.com/Srihandriatmo Malau
Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira saat ditemui Tribunnews.com, di ruang kerjanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (8/11/2019). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah mengumumkan kebijakan penyesuaian pembelajaran di masa pandemi Covid-19.

Dalam kebijakan itu terdapat perluasan zona yang diperbolehkan untuk menjalankan pembelajaran tatap muka yakni zona kuning. 

Terkait hal itu, anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan perluasan izin pelaksanaan pembelajaran tatap muka harus dipahami dengan benar. 

"Penyesuaian perluasan izin pelaksanaan ini seharusnya dipahami dengan benar, sehingga tidak menimbulkan kontroversi pada tahap pelaksanaan," ujar Andreas, ketika dihubungi Tribunnews.com, Sabtu (8/8/2020). 

Baca: Nadiem Akui Banyak Pendidik yang Menginginkan Kurikulum Darurat

Andreas melihat perubahan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah sebenarnya lebih pada penyesuaian terhadap kebijakan sebelumnya. Dimana hanya mengizinkan pembelajaran tatap muka pada daerah zona hijau.

Praktik perizinan pembelajaran tatap muka di zona kuning pun tak berbeda jauh. Sekolah yang akan dibuka tetap harus melalui rekomendasi kepala daerah hingga penerapan praktik pelaksanaan protokol Covid-19 yang didahului dengan simulasi dan uji coba. 

Dimana pada akhirnya yang memutuskan boleh atau tidaknya dilaksanakan proses pembelajaran tatap muka langsung adalah sekolah dan orangtua murid. 

Sehingga, kata politikus PDI Perjuangan tersebut, sifat dari perubahan kebijakan yang diambil pemerintah saat ini tetap melarang pembelajaran tatap muka pada daerah zona merah. 

"Izin pelaksanaan pembelajaran tatap muka pada daerah zona hijau dan zona kuning tetap dengan panduan pelaksanaan, yaitu rekomendasi kepala daerah dan konfirmasi pelaksanaan protokol oleh gugus tugas setempat," kata dia. 

 "Keputusan akhir boleh atau tidaknya pelaksanaan pembelajaran tatap muka dibuat oleh sekolah dan orangtua murid masing-masing sekolah," tandasnya. 

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas