Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Politikus PKS Singgung Lambatnya Pemerintah Soal Urusan Produk Halal di Indonesia

Ledia Hanifa menilai seharusnya pemerintah sudah mengeluarkan peraturan turunan setelah UU tentang Produk Industri Halal terbit.

Politikus PKS Singgung Lambatnya Pemerintah Soal Urusan Produk Halal di Indonesia
ISTIMEWA
Ketua DPP PKS Ledia Hanifa 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ledia Hanifa menilai seharusnya pemerintah melalui Kementerian Agama sudah mengeluarkan peraturan turunan setelah Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Produk Industri Halal terbit.

"Keterlambatan dan kelambatan pemerintah pada perintah UU ini maksimal harusnya 2 tahun sudah keluar, ternyata baru keluar tahun 2019. Lima tahun baru keluar," kata Ledia dalam diskusi Polemik MNC Trijaya, Sabtu (8/8/2020).

Hal itulah yang menyebabkan lambatnya proses sertifikasi halal dan berimplikasi pada kesulitan di masa sekarang.

Baca: MUI dan BPJPH Perlu duduk Bersama Selesaikan Polemik Sertifikasi Halal

"Hulunya adalah bagaimana memberikan jaminan produk halal bagi seluruh rakyat Indonesia terutama bagi yang muslim. Itu yang menjadi hal paling penting. Sehingga yang pertama harus dilakukan adalah sosialisasi, itu kewajibannya ada di Kementerian Agama, tapi itu tidak dilakukan," lanjutnya.

Jika pemerintah dengan cepat merespon, sekretaris Fraksi PKS tersebut menyebut penentuan tarifnya juga akan cepat rampung.

Baca: Maruf Ingin MUI Berperan sebagai Pusat Perbaikan dan Perubahan untuk Kepentingan Umat

"PP-nya baru ada, baru bicara tarif, tidak bisa kawan-kawan juga rumit sekali, sementara kita menginginkan agar usaha itu bisa berjalan dengan baik apalagi yang ultramikro," lajutnya

Soal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ledia menyebutkan, MUI sebagai auditor lama seharusnya bisa bersinergi.

"Kalau mau mengenalkan sistem yang baru, tinggal diperkenalkan karena auditor halal yang sudah bekerja, mereka sudah punya pengalaman. Kalau yang baru, mereka baru lulus bagaimana mau audit," katanya.

Baca: Wapres Minta DPD Mediasi MUI dengan BPJPH Soal UU Jaminan Produk Halal

Sebelumnya, Indonesia Halal Watch menilai bahwa tebentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) selama tiga tahun ternyata tidak bisa melakukan apa-apa dan malah menimbulkan kegaduhan.

Halal Watch mengacu pada 17 Oktober 2019 ketika jatuh tempo mandataris sertifikasi halal kepada BPJPH. Adapun BPJPH didirikan pada 2017.

"Sehingga pada bulan November 2019, Kementerian Agama mengembalikan sertifikasi halal kepada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI)," kata Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch Ikhsan Abdullah.

Ikuti kami di
Penulis: Reza Deni
Editor: Adi Suhendi
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas