Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kejaksaan Republik Indonesia mengajak seluruh lembaga penegak hukum untuk menjaga serta memelihara kerja sama yang sudah terjalin baik.

Termasuk dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Demikian disampaikan Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam acara Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dan Koordinasi dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi antara Kejaksaan RI dan BPK RI di Auditorium Kantor Pusat BPK, Jakarta, Selasa (11/8/2020).

Dalam kesempatan itu, Ketua BPK Agung Firman Sampurna juga menandatangani nota kesepahaman dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Pol Idham Aziz.

Baca: Kejaksaan Agung Periksa Tiga Pejabat Jiwasraya Sebagai Saksi

Beberapa waktu lalu, BPK pun telah melakukan kegiatan serupa dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Pol Firli Bahuri.

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan penandatanganan nota kesepahaman tersebut merupakan langkah monumental sebagai bentuk kesadaran dan pemahaman bersama bahwa jalinan kerja sama sinergis, kolaboratif, dan lintas sektoral antaraparat yang memiliki ruang lingkup pengawasan.

Atas dasar itu, dia mengatakan dibutuhkan untuk saling melengkapi di tengah kelebihan dan keterbatasan masing-masing lembaga.

Baca: Kejaksaan Agung Gelar Rapid Test Covid-19 dan Bagikan Sembako Kepada Pekerja Informal

"Nota Kesepahaman ini hendaknya kita maknai menjadi sebuah komitmen, kesungguhan tekad, dan semangat bersama, agar lebih efektif dalam bertindak, berkoordinasi, serta berkolaborasi secara bersama, ketika dihadapkan pada berbagai kemungkinan persoalan yang berpotensi mengganggu dan memengaruhi upaya mewujudkan visi dan misi bangsa," kata Burhanuddin.

Dia menjelaskan secara teknis kerja sama dan koordinasi itu akan dikemas dalam tujuh ruang lingkup.

Tujuannya untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak.

Pertama, koordinasi dalam rangka mendukung penegakan hukum yang meliputi tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan investigatif yang berindikasi kerugian negara/daerah dan unsur pidana.

Baca: Kejaksaan Agung Periksa Karyawan Perusahaan Manajer Investasi Sebagai Saksi Kasus Korupsi Jiwasraya

Kemudian, tindak lanjut terhadap permintaan pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara/daerah, dan pemberian keterangan ahli.

"Melalui kerja sama ini, saya berharap akan terjalin sinergi dalam membangun kesamaan persepsi dan keterpaduan guna mendukung serta memperkuat peran strategis Kejaksaan RI dalam penegakan hukum," katanya.

Kedua, terang dia, menyangkut penerangan dan penyuluhan hukum serta sosialisasi dalam pencegahan tindak pidana di bidang keuangan negara.

Korps Adhyaksa berharap tercipta edukasi atau informasi mengenai praktik pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang baik dan benar, sejak dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pertanggungjawaban.