Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Kasus Djoko Tjandra

Begini Reaksi Gerindra atas Penerbitan Aturan Pemeriksaan-Penahanan Jaksa Seizin Jaksa Agung

aturan tersebut dapat meminimalkan pihak-pihak yang mengintervensi kewenangan penuntutan dengan bargaining kasus pidana kepada jaksa yang bersangkutan

Begini Reaksi Gerindra atas Penerbitan Aturan Pemeriksaan-Penahanan Jaksa Seizin Jaksa Agung
Tribunnews.com/ Taufik Ismail
Anggota Fraksi Gerindra di MPR, Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (3/10/2019). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Gerindra Habiburokhman mengaku setuju dengan penerbitan pedoman terkait pemanggilan, pemeriksaan hingga penahanan jaksa yang diduga melakukan tindak pidana harus seizin dari Jaksa Agung.

Diketahui, aturan tersebut diterbitkan oleh Jaksa Agung RI ST Burhanuddin yang termaktub dalam surat Pedoman Nomor 7 Tahun 2020 tertanggal 6 Agustus 2020.

"Saya pikir sudah benar harus ada izin dari Jaksa Agung. Pasal 1 angka 1 UU Kejaksaan mengatur bahwa wewenang Jaksa di bidang penuntutan itu absolut. Kemudian Pasal 8 Kode Perilaku Jaksa juga mengatur bahwa Jaksa Mandiri dalam melaksanakan tugasnya," ujar Habiburokhman, ketika dihubungi Tribunnews.com, Rabu (12/8/2020).

Habiburokhman berharap aturan tersebut dapat meminimalkan pihak-pihak yang mengintervensi kewenangan penuntutan dengan bargaining kasus pidana kepada jaksa yang bersangkutan.

"Hal tersebut jelas mengancam kemandirian jaksa. Kasus Jaksa Pinangki adalah contoh yang baik," jelasnya.

"Kalau ada jaksa yang diduga melanggar hukum harus ditempuh dulu penyelidikan kode perilaku, baru atas dasar itu Jaksa Agung memberikan izin," ungkap Habiburokhman.

Baca: Ditangkap di Rumahnya, Jaksa Pinangki Tak Lakukan Perlawanan

Sebelumnya diberitakan, Jaksa Agung RI ST Burhanuddin menerbitkan pedoman terkait pemanggilan, pemeriksaan hingga penahanan jaksa yang diduga melakukan tindak pidana.

Nantinya, seluruh kegiatan tersebut harus seizin dari Jaksa Agung terlebih dahulu.

Kebijakan itu termaktub dalam surat pedoman nomor 7 Tahun 2020 tertanggal 6 Agustus 2020. Pedoman itu mengatur tentang pemberian izin Jaksa Agung atas pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana.

Surat edaran itu dibenarkan oleh Kasubid Humas Puspenkum Kejaksaan Agung RI, Muhammad Isnaeni. Menurutnya, surat tersebut telah disusun lama oleh Kejaksaan Agung RI.

Halaman
123
Ikuti kami di
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas