Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Influencer Serukan Dukungan untuk RUU Cipta Kerja, DPR: Nggak Apa-apa, Itu Bagian dari Demokrasi

"Yang pro dimana titik lemah dan kuatnya, termasuk yang kontra dimana yang paling krusial mereka tolak."

Influencer Serukan Dukungan untuk RUU Cipta Kerja, DPR: Nggak Apa-apa, Itu Bagian dari Demokrasi
Tribunnews.com/ Seno Tri Sulistiyono
Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan melakukan aksi demonstrasi menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja di depan gedung DPR, Jakarta, Rabu (29/7/2020). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto tak mempermasalahkan adanya sejumlah artis dan influencer yang menyerukan perlunya Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja melalui media sosial.

Diketahui, sejumlah artis dan influencer di Indonesia mempromosikan perlunya RUU Ciptaker untuk menyelesaikan masalah ketenagakerjaan di Indonesia, terutama di era covid-19.

Menurut Yandri, hal itu adalah bagian dari demokrasi dan DPR memang ingin mendengar suara rakyat dalam pembahasan semua RUU, termasuk RUU Cipta Kerja.

"Nggak apa-apa, itu bagian dari demokrasi dan itu memang kita buka seluas-luasnya. DPR memang ingin mendengar suara rakyat. Jadi semakin banyak yang pro aktif untuk ikut nimbrung dalam pembahasan semua RUU di DPR, bukan hanya cipta kerja itu kita memang harapkan partisipasi masyarakat," ujar Yandri, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020).

Sejumlah buruh yang tergabung dalam Keluarga Besar KSPSI Jabar dan SP/SB Jawa Barat melakukan unjuk rasa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (28/7/2020). Mereka menuntut lima hal yaitu, tolak gugatan Pembatalan SK UMK Tahun 2020 yang diajukan oleh Apindo Jawa Barat, cabut huruf D diktum ketujuh SK UMK Tahun 2020, tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja, terbitkan SK UMSK Kab/Kota Tahun 2020, dan tolak UU Tapera. Tribun Jabar/Gani Kurniawan
Sejumlah buruh yang tergabung dalam Keluarga Besar KSPSI Jabar dan SP/SB Jawa Barat melakukan unjuk rasa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (28/7/2020). Mereka menuntut lima hal yaitu, tolak gugatan Pembatalan SK UMK Tahun 2020 yang diajukan oleh Apindo Jawa Barat, cabut huruf D diktum ketujuh SK UMK Tahun 2020, tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja, terbitkan SK UMSK Kab/Kota Tahun 2020, dan tolak UU Tapera. Tribun Jabar/Gani Kurniawan (Tribun Jabar/Gani Kurniawan)

Apalagi, kata dia, RUU Cipta Kerja memiliki pro dan kontra yang cukup tinggi. Oleh karenanya, DPR berusaha mendengarkan masukan semua pihak.

Fraksi PAN sendiri sedang menggarap penyelesaian akhir Daftar Inventaris Masalah (DIM) dan mendengar semua pihak, baik yang pro maupun kontra.

Baca: RUU Cipta Kerja Dinilai Dapat Memperburuk Kualitas Penyiaran

"Yang pro dimana titik lemah dan kuatnya, termasuk yang kontra dimana yang paling krusial mereka tolak. Ini mungkin nanti akan ada kompromi walaupun tidak sempurna," kata dia.

Menurut Yandri, berdasarkan pengalamannya dalam membuat sebuah UU, akan selalu terdapat kontra di luar parlemen maupun di dalam parlemen.

Akan tetapi tentu harus ada keputusan yang dibuat nantinya. Yandri berharap keputusan itu diambil dengan semangat untuk hajat hidup orang banyak.

"Walaupun hajat hidup orang banyak, sekali lagi tetap ada pro kontranya. Tapi sekali lagi keputusan akan diambil melalui pemerintah dan DPR, ketika itu diputuskan maka itu berlaku untuk semua warga negara," tandasnya.

Ikuti kami di
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Choirul Arifin
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas