TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memastikan pihak Sekolah Cikal tidak akan meminta kompensasi soal penggunaan merek dagang Merdeka Belajar.

Nadiem memastikan pihaknya tidak memberikan kompensasi apapun kepada Sekolah Cikal yang memegang merek dagang Merdeka Belajar.

"Tidak ada kompensasi yang diberikan kepada Sekolah Cikal dalam bentuk apapun," ujar Nadiem dalam konferensi pers secara daring, Jumat (14/8/2020).

Menurut Nadiem, Sekolah Cikal juga tidak meminta kompensasi jika ada pihak lain yang ingin menggunakan Merdeka Belajar.

Baca: Nadiem Bikin Klarifikasi, Sekolah Cikal Hibahkan Merek Dagang Merdeka Belajar

Penggunaan merek dagang Merdeka Belajar diperbolehkan selama sesuai ketentuan berlaku.

"Nantinya penggunaan Merdeka Belajar bisa digunakan oleh banyak pihak tanpa harus mengeluaran kompensasi selama masih dalam kaitannya sesuai dengan kaidah dan aturan yg berlaku. Jadi tidak ada kompensasi," ucap Nadiem.

Seperti diketahui, Kemendikbud telah meluncurkan lima program yang masuk kebijakam Merdeka Belajar.

Program Merdeka Belajar diantaranya mengubah Ujian Nasional menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter, menghapus Ujian Sekolah Berstandar Nasional, menyederhanakan
rencana pelaksanaan pembelajaran, dan menyesuaikan kuota penerimaan peserta didik baru berbasis zonasi.

Lalu Merdeka Belajar Episode 2: Kampus Merdeka, memberikan kemudahan pelaksanaan pembelajaran di perguruan tinggi. Merdeka Belajar 3 yakni perubahan mekanisme Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2020, Merdeka Belajar 4 melalui Program Organisasi Penggerak, dan Episode 5 yaitu Guru Penggerak.

Sementara Sekolah Cikal menggunakan Merdeka Belajar sejak 2014 melalui Kampus Guru Cikal sebagai ekosistem untuk menggerakkan perubahan pendidikan dan telah dipraktikkan dalam kurikulum, pelatihan, dan publikasi Yayasan Guru Belajar.

Pada 1 Maret 2018, Sekolah Cikal mendaftarkan hak atas merek dan bukan hak paten atas Merdeka Belajar ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.