Tribun

Pertumbuhan Ekonomi 2021 Diproyeksi Mencapai 5,5 Persen, PAN: Optimis Tapi Harus Tetap Waspada

Eddy melihat optimisme pemerintah cukup berdasar karena mereka tetap menggenjot stimulus fiskal di tahun yang akan datang.

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Dewi Agustina
Pertumbuhan Ekonomi 2021 Diproyeksi Mencapai 5,5 Persen, PAN: Optimis Tapi Harus Tetap Waspada
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Pengendara melintas dengan latar belakang gedung bertingkat di Jalan Rasuna Said, Jakarta, Kamis (26/3/2020). Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 2,5 persen bahkan sampai 0 persen jika pandemi covid-19 masih akan berlangsung lebih dari 3 bulan. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2021 mencapai 4,5 hingga 5,5 persen. Hal ini disampaikan Jokowi dalam Pidato Penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2021 dan Nota Keuangan, Jumat (14/8/2020) lalu.

Menanggapi hal tersebut, Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno menilai proyeksi tersebut cukup optimis mengingat saat ini Indonesia berada di teritori negatif dan belum ada kejelasan kapan pandemi Covid-19 akan mereda.

"Jika Indonesia mampu memproduksi vaksin anti Covid-19 secara massal di akhir tahun ini dan kita kembali ke kehidupan yang relatif normal, saya kira target pertumbuhan 5 sampai 5,5 persen dapat tercapai di tahun 2021," ujar Eddy, kepada Tribunnews.com, Senin (17/8/2020).

Eddy melihat optimisme pemerintah cukup berdasar karena mereka tetap menggenjot stimulus fiskal di tahun yang akan datang.

Selain itu, kehadiran vaksin diprediksi akan meningkatkan keyakinan konsumen untuk mulai melakukan belanja untuk rumah tangga, hiburan, berpergian dan lain-lain.

Baca: Target Pertumbuhan Ekonomi 4,5-5,5 Persen Dinilai Tak Rasional

"Jika kapasitas produksi dan rantai pasok global berangsur-angsur pulih, kegiatan ekspor pun dapat meningkat pesat karena banyak barang yang sedianya siap diekspor mendadak di stop. Bukan semata-mata karena permintaan di negara tujuan turun, namun juga karena impor bahan baku masih terganggu dan transportasi antar negara masih belum pulih," ungkapnya.

Sementara itu, berkaitan dengan pembiayaan anggaran untuk membiayai defisit APBN senilai triliun, Eddy menganalogikan kondisi ekonomi Indonesia seperti rumah tangga yang dihantam krisis penghasilan.

Jika saat ini Indonesia sedang kekurangan uang, maka ada beberapa pilihan yang bisa diambil. Antara lain menjual barang/aset; berhemat; serta meminjam uang.

"Nah, saat ini Indonesia tidak mungkin melakukan penjualan aset atau IPO dari sejumlah BUMN. Pasarnya sedang tidak kondusif. Di lain pihak kita juga tidak bisa berhemat karena pemerintah justru harus memberikan stimulus fiskal besar-besaran agar masyarakat terjamin kondisi sosialnya dan ekonomi tetap bergerak," kata dia.

Baca: Tri Rismaharini Ucap Salam Perpisahan untuk Warga Surabaya, Februari 2021 Resmi Selesai Menjabat

"Akhirnya tinggal opsi untuk menarik utang baru, yang sesungguhnya bukan hal yang pantang dilakukan, sepanjang pricing-nya kompetitif, digunakan secara tepat sasaran dan bisa dipertanggung jawabkan," imbuhnya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI tersebut mengingatkan bahwa pandemi Covid-19 merupakan variabel yang punya daya rusak yang besar terhadap perekonomian dan sulit diprediksi berakhirnya.

Sehingga apabila penemuan dan produksi vaksinnya berlarut-larut, menurutnya Indonesia perlu bersiap untuk melakukan lebih dari satu kali perubahan APBN 2021.

"Yang penting kita awasi penggunaan dan penyerapan anggarannya, agar setiap rupiah yang digelontorkan bermanfaat bagi masyarakat," kata Eddy.

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas