TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengaku tak mempermasalahkan kehadiran Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).

Baginya itu adalah ekspresi biasa dari elemen masyarakat dalam negara demokrasi. 

"PPP melihat kehadiran KAMI sebagai ekspresi biasa dr elemen masyarakat dalam negara demokrasi. PPP menghormati ekspresi dari kelompok masyarakat manapun selagi isinya merupakan artikulasi kritik dan pandangan dari sudut yang berbeda tentang keadaan negara dan pemerintahan saat ini," ujar Arsul, ketika dihubungi Tribunnews.com, Senin (17/8/2020). 

Menurut Arsul hal ini tidak perlu disikapi secara reaktif apalagi represif.

 Selama artikulasi kritik dan pandangan yang disampaikan bukan merupakan ujaran kebencian atau penistaan terhadap pribadi-pribadi, termasuk Presiden dan pejabat pemerintahan. Ataupun bukan hal yang memprovokasi tindakan anarkis yang bersifat SARA. 

Baca: KAMI Diminta Tak Hanya Sumbang Gagasan Selamatkan Indonesia, tapi Juga Aksi Nyata

Sebaliknya, kata dia, ketika ada elemen masyarakat yang tidak setuju atau sepandangan dengan KAMI dapat melakukan counter-opinion terhadap mereka. 

"Dengan demikian ruang demokrasi kita diharapkan diisi dengan pertukaran wacana yg berbeda namun tetap sehat dan mencerahkan," kata dia. 

Anggota Komisi III DPR RI tersebut juga menilai masyarakatlah yang nantinya akan menilai kesehatan alam pikir dan cara pandang siapapun yang kritis terhadap pemerintah. 

"Yakni apakah pikiran kritisnya disertai dengan tawaran alternatif kebijakan atau hanya bisa menyalah-nyalahkan pemerintahan saja," jelas Arsul. 

"Harapan PPP terhadap rencana KAMI menyampaikan secara terbuka maklumat dimaksud merupakan ekspresi pemikiran yang kritis-solutif, bukan kritis-insinuatif," tandasnya. 

Sebelumnya diberitakan, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) akan menyampaikan delapan tuntutan kepada pemerintah, terkait kondisi bangsa Indonesia pada saat ini.

Din Syamsuddin selaku deklator KAMI mengatakan, KAMI akan menyampaikan maklumat secara terbuka di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, pada 18 Agustus 2020.

Menurutnya, maklumat ini berisi keprihatinan masyarakat terhadap bangsa Indonesia, khususnya terkait ekonomi, politik, sosial budaya, hukum dan HAM. 

"Termasuk sumber daya alam, kami akan jelaskan nanti terjadi penyimpangan. KAMI juga mengajukan delapan tuntutan, ada tuntutan ke penyelenggara negara, pemerintah, dan secara spesifik ke Presiden," papar Din di kawasan Jakarta Selatan, Jakarta, Sabtu (15/8/2020).