"Kita tidak dalam konteks politik praktis. Politik praktis itu politik untuk merebut kekuasaan. KAMI ingin menyampaikan bahwa kondisi ini tidak bisa berlama-lama."

"Kalau sampai 2024 tidak ada usaha untuk menyelamatkan baik dari KAMI maupun dari Pemerintah, pemangku amanah, atau kelompok masyarakat seperti KAMI ini, kita sangat khawatir sekali bahwa perahu Indonesia akan tenggelam sebelum 2024."

"Oleh karena itu, itulah keterpanggilan kami. Jadi kita tidak dalam kerangka politik. 2024 itu adalah kerangka dan kegiatan politik. Kita menjauhi kerangka dan kegiatan politik itu," kata Yani.

Baca: Cerita Ahok Soal Kekecewaan Jokowi Terkait Pembangunan Kilang: Presiden Udah Teriak-teriak

Yani juga membantah koalisi tersebut mengambil sikap oposisi terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Meski begitu ia menyatakan koalisi tersebut merupakan bentuk aspirasi politik moral.

Karenanya ke depan KAMI akan mendatangi sejumlah institusi negara untuk menyampaikan aspirasinya sesuai dengan koridor yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Kita mungkin dalam waktu dekat akan mendatangi MPR, DPR, DPD, MK ,dan jalur-jalur konstitusi lain yang disediakan Undang-Undang Dasar akan kami tempuh," kata Yani.

Selain itu Yani juga membantah koalisi tersebut merupakan "barisan sakit hati".

"Ini bagian dari buzzer. KAMI dianggap kelompok barisan sakit hati, ingin kudeta, sakit jiwa. Kami betul sakit hati, sakit hati KAMI melihat rakyat tidak diurus sebagaimana mestinya. Kami sakit hati bagaimana rakyat tidak dapat bekerja tapi TKA masuk begitu mudah," kata Yani.

(Tribunnews.com/Daryono)