TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Pemerintah Pusat angkat bicara terkait rencana Pemeritah Provinsi Bali yang akan membuka pariwisata pada 11 September mendatang. 

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan bahwa Pemprov Bali harus membuka pariwisatanya secara bertahap.

"Bahwa untuk bisa membuka suatu daerah berkegiatan sosial, ekonomi salah satunya wisata untuk Bali tentunya Pemda Bali, baik itu provinsi maupun kabupaten atau kota nya harus betul-betul melakukan proses bertahap," kata Wiku di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, (18/8/2020).

Baca: Dukung Wisata Bali, Kemenhub Kembali Uji Coba E-Pilotage di Perairan Benoa

Pertama menurut Wiku Pemprov Bali harus melakukan pra kondisi terlebih dahulu. Menyiapkan dan menerapkan protokol kesehatan kesehatan.

'Baik fasilitas kesehatan, testing, fasilitas dari wisata itu sendiri sudah bisa menerapkan protokol kesehatan yang ketat, baik transportasi darat maupun udara dan laut," kata Wiku.

Selain itu dalam membuka Pariwisata, Pemprov Bali harus memastikan timingnya. Artinya pembukaan pariwisata dilakukan apabila persiapannya sudah terpenuhi. 

"Masyarakatnya siap, pengelola pengusaha di sana, perhotelan, transportasi sudah siap dan sudah dilakukan simulasi sehingga timingnya tepat," katanya.

Terakhir menurut Wiku dalam membuka sektor pariwisata harus membuat skala prioritas. 

Pemrpov Bali tidak membuka pariwisata sekaligus.

"Silahkan dinilai prioritas yang ada di Bali bisa saja seluruh Bali bisa dibuka tetapi bertahap dari satu daerah ke daerah lain. Maksudnya kabupaten atau kota. Kalau ini semua dilakukan secara baik dan berkoordinasi antara Pemda dan Pusat serta dilakukan monitoring, evaluasi tentunya pembukaan wisata ini bisa dilakukan secara bertahap dan bertanggung jawab," pungkasnya.